Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Riau (UIR), Dr. Edy Sabli, M.Si, menilai bahwa perubahan struktur jabatan dalam masa transisi kepemimpinan adalah hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam proses ini untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Edy Sabli, perombakan dalam rezim baru kerap diwarnai oleh dua motif, yakni balas budi dan balas dendam.

"Balas budi berarti memberikan peran kepada mereka yang berjasa dalam kemenangan calon, sedangkan balas dendam adalah menyingkirkan pihak-pihak tertentu setelah kemenangan diraih," jelasnya, Kamis (2/1/2025).

Ia mengingatkan bahwa profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pengisian jabatan ini, bukan kepentingan politik.

Hindari Praktik Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Edy juga mengingatkan agar tradisi lama seperti jual beli jabatan tidak terjadi di pemerintahan baru ini. Apalagi, Riau saat ini tengah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Praktik seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Pekanbaru hanya akan mencoreng pemerintahan daerah. Pengisian jabatan harus bebas dari lobi politik yang merugikan," tegasnya.

Edy menyarankan agar pengisian jabatan eselon II dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil. Pemilihan figur harus didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi agar berdampak positif pada pelayanan publik, pembangunan, dan perekonomian masyarakat.

"Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jabatan diisi oleh orang-orang berintegritas dan kompeten. Ini adalah harapan masyarakat Riau untuk pemerintahan yang lebih baik," pungkasnya. (***)

Sumber: Goriau