Dari 210 laporan yang diterima, tidak ada kasus yang berujung pada pelanggaran pidana atau kode etik. "Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang kita terapkan sudah berjalan dengan baik," ujar Amiruddin, Jumat (13/12/2024).

Meski demikian, Amiruddin mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam aspek internal pengawasan. Antara lain kurangnya rasa percaya diri beberapa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

"Konsolidasi internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami," katanya.

Selain itu, ia juga menyebut pentingnya memperbaiki proses rekrutmen adhoc untuk menjamin integritas dan kompetensi petugas.

Tidak hanya itu, Amiruddin menekankan perlunya penguatan pemahaman bagi pengawas Pemilu terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Koordinasi internal yang kurang baik dan lemahnya sinergi antar divisi menjadi salah satu kendala yang harus segera diatasi," tegasnya.

Di sisi eksternal, Amiruddin mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

"Partisipasi pemilih adalah indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, dan ini harus terus menjadi perhatian kita," jelasnya.

"Keberhasilan pengawasan bukan hanya soal mencegah pelanggaran, tapi juga bagaimana meningkatkan profesionalisme, integritas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan Pilkada," pungkasnya.(***)

Sumber: Cakaplah