Salah satu isu utama adalah penggantian anggota di tengah masa jabatan, yang berpotensi mengganggu tujuan pemilihan umum. Hal ini karena anggota yang dipilih oleh rakyat dapat digantikan oleh keputusan partai politik.

Selain itu, mekanisme PAW sering kali memicu sengketa antara anggota lembaga perwakilan dan partai pengusung mereka. Ketidaktepatan dalam proses pelaksanaannya menjadi penyebab utama terjadinya konflik ini.

Sengketa tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kinerja lembaga perwakilan secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mekanisme PAW anggota DPR adalah prosedur untuk mengisi jabatan di luar jadwal pemilihan reguler. Mekanisme ini memungkinkan partai politik untuk mengontrol anggotanya yang duduk di parlemen.

Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) undang-undang tersebut, PAW dilakukan jika anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang terpilih, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota, atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemilu, seperti politik uang atau pemalsuan dokumen oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Teknis dari sistem informasi manajemen PAW (SIMPAW) mencakup enam kasus spesifik yang dijelaskan kepada peserta, yaitu:

1. Pengelolaan proses PAW yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat.

2. Pengelolaan proses PAW terkait upaya hukum oleh anggota DPR yang diberhentikan.

3. Pengelolaan proses PAW klarifikasi calon pengganti antarwaktu serta tindak lanjut hasil klarifikasi.

4. Pengelolaan proses PAW lebih dari satu orang dalam satu surat permintaan PAW.

5. Pengelolaan proses PAW calon pengganti antarwaktu yang berpindah daerah pemilihan.

6. Penghapusan data PAW yang telah selesai.

Syarat untuk dilakukannya PAW anggota DPR adalah sebagai berikut ini.

1. Kematian calon terpilih

Jika calon terpilih meninggal dunia.

2. Mengundurkan diri

Jika calon terpilih mengundurkan diri dari jabatannya atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah.

3. Tidak lagi memenuhi syarat

Jika calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

4. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu

Jika calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu, seperti politik uang atau pemalsuan dokumen, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(***)

Sumber: Cakaplah