“Usulan kami nanti adalah (pelantikan) pilkada ini dilakukan secara bertahap. Jadi yang tidak ada sengketa, gugatan, kita ambil waktunya pada 1 Januari 2025,” kata Tito, Senin (8/7/2024).

Tito menyinggung adanya aturan mengenai kepala daerah definitif berakhir di ujung 2024. Menurutnya, posisi kepala daerah mesti segera diisi.

“Karena ada pasal menyatakan bahwa kepala daerah definitif berakhir 2024 itu berarti 31 Desember 2024 berarti berakhir. Kalau berakhir kan harus segera kita isi. Kalau memang sudah ada yang terpilih, kenapa enggak cepat diisi saja pada 1 Januari,” tutur Tito.

Mantan Kapolri itu menyampaikan pelantikan kepala daerah tersebut mesti dijalankan serentak walaupun secara bertahap. Hal itu tak lepas dari peluang adanya gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau dilakukan serentak sekali saja itu nanti akan membuat banyak yang tertunda, karena kan nanti ada sengketa. Pasti ada yang mengajukan ke MK,” ujar Tito.

Tito menekankan hal yang dia sampaikan ini masih berupa usulan dan belum final.

“Ini belum final, tetapi usulan dari Kemendagri nanti. Ini nanti akan dibicarakan dengan Komisi II DPR kemudian dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP,” ucap Tito.(***)

Sumber: Cakaplah