Hal itu disampaikan mendagri seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) kesiapan Pilkada 2024 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Kota Makassar, Sulsel, Rabu (26/ 6/2024).

Menurut mendagri, anggaran yang telah disepakati dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD) diminta segera ditransfer ke KPU dan Bawaslu serta TNI dan Polri masing-masing daerah yang akan menggelar pilkada.

Ia berharap anggaran tersebut dapat disalurkan sebelum 9 Juli mendatang. "Jika sampai 9 Juli nanti tidak mentransfer, kita akan turunkan tim ke daerah," ujarnya.

Tito mengungkapkan masih banyak penyelenggara maupun pengawas pilkada hingga TNI dan Polri di daerah yang belum menerima anggaran. 

"Kita akan meminta supaya dari Kementerian Keuangan mengirimkan dana hak daerah untuk mendapatkan dana transfer, dana alokasi umum (DAU) dipercepat," katanya.

Ia menegaskan, jika ditemukan ada anggaran sengaja ditahan oleh pemerintah daerah, pihaknya akan turun langsung meminta agar segera dicairkan.  

"Saya minta seluruh kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPU daerah, Bawaslu daerah, terutama aparat keamanan TNI dan Polri," tandasnya.(***)

Sumber: Cakapalah.com