"Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun," ujar Sri saat melakukan kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta dikutip, Ahad (24/12/2023).

Belanja ini dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

"Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu," sambungnya.

Secara nasional hingga 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.796,6 triliun. Angka ini setara 88,3% dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp771,4 triliun.

"Dengan demikian, sebut Sri, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu," tuturnya.

Adapun kunjungannya ke sejumlah KPPN ini ditujukan untuk memantau kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023.

Sumber: Cakaplah.com