Riau12.com, JAKARTA-Sesuai dengan fungsinya, sebagai anggota DPD RI sebagai wakil rakyat dan wakil pemerintah daerah Riau, H Abdul Gafar Usman memang cepat respon terhadap aspirasi masyarakat. Hal itu terbukti, setelah mendapat aspirasi saat reses beberapa waktu lalu, Anggota senator asal Provinsi Riau ini mengambil langka cepat dengan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota di Riau dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, Selasa (25/09) membahas pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau, terutama yang berkaitan dengan perbaikan jalan nasional dan kerusakan daerah aliran sungai dan pantai. Hadir pada pertemuan tersebut anggota DPD Ri asal Riau, Abdul Gafar usman dan Intsiawati Ayus. Sementera dari pemda di Riau, Bupati Rokan Hulu, Sukiman bersama Kadis PUPR, Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Kadis PUPR, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, bersama, Kadis PUPR, Kadis PUPR Kampar, Afdal, dan Permda Kota Pekanbaru. Sedangkan dari Kementerian PUPR, diwakili Drektur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, Direktur Jenderal Binamarga, Sugiyartanto, Kepala Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Ditjen Bina Marga, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Ditjen SDA serta pejebat eselon II di Direktorat Jenderal Bina Marga dan SDA. "Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan dan kunjungan kami anggota DPD RI Provinsi Riau dalam rangka menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu aspirasi yang kami lihat, dengar, baca dan terima adalah terkait persoalan pembangunan jalan nasional dan daerah aliran sungai dan pantai di Provinsi Riau," kata Gafar Usman yang memimpin pertemuan. Lanjut Gafar, Anggota DPD RI asal Riau memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di daerah sebagaimaan yang telah dimanahkan dalam peraturan perundang-undangan. "Saat dilantik kami disumpah yang antara lain bunyinya adalah, berkewajiban memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya,’" terang Gafar. Makanya kata Gafar, ia dan tiga anggota DPD RI asal Riau lainnya akan memperjuangkan dan mengawal persoalan-persoalan di daerah yang perlu mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. "Kami akan terus memonitor dan mengawal apa yang telah disampaikan dan dibahas saat ini. Secara teknis silahkan masing-masing bupati atau yang mewakili menyerahkan dokumen-dokumen usulan program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Riau," pinta Gafar Usman. Pada pertemuan tersebut masing-masing bupati dan perwakilan bupati menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di daerahnya yang diharapkan dapat diakomodir dan diprogramkan dalam APBN. (R12) menyerahkan dokumen-dokumen usulan program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Riau," pinta Gafar Usman. Pada pertemuan tersebut masing-masing bupati dan perwakilan bupati menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di daerahnya yang diharapkan dapat diakomodir dan diprogramkan dalam APBN. (R12) bersama Kadis PUPR, Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Kadis PUPR, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, bersama, Kadis PUPR, Kadis PUPR Kampar, Afdal, dan Permda Kota Pekanbaru. Sedangkan dari Kementerian PUPR, diwakili Drektur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, Direktur Jenderal Binamarga, Sugiyartanto, Kepala Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Ditjen Bina Marga, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Ditjen SDA serta pejebat eselon II di Direktorat Jenderal Bina Marga dan SDA. "Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan dan kunjungan kami anggota DPD RI Provinsi Riau dalam rangka menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu aspirasi yang kami lihat, dengar, baca dan terima adalah terkait persoalan pembangunan jalan nasional dan daerah aliran sungai dan pantai di Provinsi Riau," kata Gafar Usman yang memimpin pertemuan. Lanjut Gafar, Anggota DPD RI asal Riau memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di daerah sebagaimaan yang telah dimanahkan dalam peraturan perundang-undangan. "Saat dilantik kami disumpah yang antara lain bunyinya adalah, berkewajiban memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya," terang Gafar. Makanya kata Gafar, ia dan tiga anggota DPD RI asal Riau lainnya akan memperjuangkan dan mengawal persoalan-persoalan di daerah yang perlu mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. "Kami akan terus memonitor dan mengawal apa yang telah disampaikan dan dibahas saat ini. Secara teknis silahkan masing-masing bupati atau yang mewakili menyerahkan dokumen-dokumen usulan program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Riau," pinta Gafar Usman. Pada pertemuan tersebut masing-masing bupati dan perwakilan bupati menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di daerahnya yang diharapkan dapat diakomodir dan diprogramkan dalam APBN. (R12)