Banjir Pendaftar, 139 ASN Ikut Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II Pemprov Riau Sabtu, 11/10/2025 | 14:53
Riau12.com-PEKANBARU – Antusiasme aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2025 terbilang tinggi.
Hingga Jumat (10/10/2025) malam, tercatat 139 ASN telah mendaftar, terdiri dari 132 ASN Pemprov Riau dan 7 ASN kabupaten/kota. Mereka akan bersaing memperebutkan 20 kursi jabatan eselon II yang tengah dibuka Pemprov Riau.
“Peserta yang daftar seleksi ramai dan banyak. Sampai tadi malam sudah 139 orang mendaftar, terdiri dari 132 ASN Pemprov Riau dan 7 ASN kabupaten kota,” ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Pemprov Riau, Dr M Yafiz, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Yafiz, seluruh ASN Pemprov Riau yang mendaftar telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Riau Abdul Wahid selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk mengikuti seleksi.
“Kalau ASN kabupaten atau kota, izinnya dari bupati atau wali kota masing-masing. Sedangkan bagi ASN Pemprov Riau, wajib ada izin dari gubernur,” jelasnya.
Yafiz menambahkan, pendaftaran seleksi terbuka 20 jabatan eselon II Pemprov Riau akan ditutup pada Senin (13/10/2025) mendatang. Ia memprediksi jumlah pendaftar masih akan terus bertambah hingga hari terakhir.
“Setiap hari jumlah peserta kami update. Setelah penutupan pendaftaran, pada Selasa 14 Oktober, panitia akan menggelar rapat untuk menentukan peserta yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hampir seluruh pejabat eselon III yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut mendaftar. Selain itu, sejumlah sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, hingga mantan pejabat eselon II dan III juga ikut meramaikan persaingan.
Seleksi terbuka ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Riau untuk menempatkan pejabat-pejabat terbaik di posisi strategis, sekaligus memperkuat kinerja birokrasi di berbagai OPD.