Di antara SKPD tersebut adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Ismail Fauzi, Karo Administrasi Perekonomian dan SDA Syafrial, Kadis Bina Marga Syafril Tamun, Karo Administrasi Kesejahteraan Rakyat Oyong Ezeddin, serta Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Ferry HC.

Sejumlah badan, dinas dan biro yang dianggap memiliki rapor kurang memuaskan terus dipantau, mulai dari kebijakan yang dikeluarkan hingga kinerja atas instansi yang dipimpinnya, pasca dilantiknya pada April lalu.

Dikabarkan juga, selain langsung mengamati kinerja bawahannya, Plt Gubri juga meminta kepada Plt Sekdaprov Riau M Yafiz dan Asisten II Setdaprov Riau Masperi turut melakukan evaluasi.

Plt Sekdaprov Riau M Yafiz mengaku tahu, saat dikonfirmasi prihal Plt Gubri mulai menyorot sejumlah SKPD tersebut. Yafiz yang kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Bappeda Riau ini tidak membantah evaluasi kinerja setiap pimpinan instansi dilakukan, sebagai bentuk perbaikan untuk mencapai hasil maksimal.

"Kalau evaluasi kinerjakan wajar, Beliau kan (Plt Gubri) sebagai kepala daerah bertanggung jawab terhadap bawahannya," kata Yafiz.

Menyinggung apakah evaluasi tersebut, akankah berujung mutasi dalam waktu yang ditentukan, Yafiz enggan menanggapinya. Namun menurutnya, semua pihak mulai dari dirinya selaku Plt Sekdaprov, Kaban, Kadis serta Biro harus selalu mau dievaluasi, demi pemantapan kerja, agar mencapai hasil memuaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Sebelumnya, Asisten II Setdaprov Riau Masperi pernah menegaskan bagi Kepala SKPD yang dinilai tak cakap tunggu 2016, diganti dengan yang jauh lebih baik.

"Kita terus melakukan penilaian. Kinerja kepala dinas, badan dan biro terus kita pantau. Pak gubernur memang tidak main-main dalam hal ini. Yang jelas bagi yang tidak cakap, tunggu 2016," ungkap Masperi, Ahad (22/11/15) lalu.

Alasan Masperi menunggu tahun depan, lantaran dalam ketentuan pengangkatan pejabat tinggi pratama sekarang tidak lagi bisa serta merta memindahkan atau mencopot kepala SKPD yang sudah dilantik.

Hal itu, guna memberikan ruang gerak kepada kepala dinas, badan biro untuk bekerja tanpa adanya bayang-bayang mutasi selama dua tahun.

Meski begitu, Masperi menegaskan Plt Gubri melalui Sekda bisa saja sewaktu-waktu mengusulkan pencopotan kepada Mendagri bagi yang bisa memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan kepada dirinya.

"Ketentuannyakan seperti itu, selama dua tahun kepala daerah tak bisa seenaknya memindahkan apalagi menonjob-kan kepala dinas tanpa sebab. Tapi kalau evaluasi ternyata dianggap tidak mampu, inikan namanya mengganggu sistem. Bisa saja diusulkan diganti tanpa harus menunggu dua tahun," tegas Masperi.

Ketika ditanya ada berapa kepala SKPD yang masuk dalam perhatian karena kurangnya kecakapan dalam memahami tugas dan fungsinya. Masperi tidak menyebutkan dengan rinci. Meski begitu, mantan Sekdakab Rohul ini kembali menyatakan evaluasi kinerja terus dilakukan.

"Pokoknya kita terus melakukan evaluasi. Bagi yang kurang cakap, tentu jadi penilaian kita," ujar Masperi lagi.(r12/rt)