Menurut informasi yang dihimpun, biaya pelatihan dibebankan langsung kepada sekolah, dengan nominal bervariasi antara Rp4 juta hingga Rp5 juta lebih, tergantung jumlah siswa dan klasifikasi sekolah. Dana tersebut diminta disetor sebelum 27 Juni 2025.

“Kami diminta ikut dan bayar sebelum tanggal 27 Juni. Biayanya bervariasi, ada yang Rp5 juta lebih, ada yang Rp4 juta lebih. Yang disuruh bayar adalah sekolah-sekolah besar dan menengah, dilihat dari jumlah siswanya. Tapi semua harus cari uang sendiri, dan diarahkan ambil dari BOS Pusat atau BOS Kinerja,” ungkap seorang kepala sekolah yang enggan disebut namanya demi keamanan kepada GoRiau.com, Rabu (25/6/2025).

Masalah muncul karena dana BOS Pusat secara aturan tidak bisa digunakan untuk pelatihan yang tidak tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tidak melalui prosedur yang sah. Sementara itu, tidak semua sekolah menerima dana BOS Kinerja yang hanya diberikan kepada sekolah-sekolah dengan capaian tertentu atau berprestasi.

“Ini seperti dipaksa bayar tanpa logika. BOS Pusat tidak bisa dicomot sembarangan, sementara BOS Kinerja hanya untuk sebagian sekolah saja. Jadi, sekolah-sekolah lain harus gali lubang sendiri,” keluh seorang bendahara di salah satu sekolah negeri di Pekanbaru.

Kebijakan ini juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai penunjukan UMRI sebagai mitra tunggal pelatihan. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa bukan Universitas Riau (Unri) yang dinilai memiliki kapasitas lebih kuat dalam bidang teknologi pembelajaran yang dilibatkan.

“Pelatihan Deep Learning ini seharusnya punya dasar akademik yang kuat. Kalau hanya soal kerja sama, apakah ini murni urusan peningkatan mutu pendidikan atau lebih pada kepentingan bisnis?” kata seorang dosen teknologi pendidikan dari kampus negeri di Riau yang namanya tak ingin ditulis.

Sementara ity Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Erisman Yahya membantah jika kegiatan tersebut atas persetujuannya, bahkan ia mengatakan perlu dipertanyakan ke pihak Umri apa benar ada paksaan agar sekolah mengikuti kegiatan tersebut,"Jika benar apa hak Umri memaksa guru harus ikut kegiatan itu, coba minta klarifikasi ke UMRI apa benar mereka melakukan itu," tegasnya.

Namun setelah file surat berkop UMRI yang ditujukan ke Kepala Disdik Riau perihal permohonan penugasan peserta pelatihan koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) jenjang SMA/SMK se Riau, Erisman mengaku tidak pernah melihat surat itu," Saya baru baca nih pak," katanya singkat.(***)

Sumber: Goriau