Salah satu sumber GoRiau.com yang tak ingin namanya ditulis, menyebutkan bahwa Tim BOS Disdik Riau meminta dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagai syarat pencairan, padahal sebelumnya telah dijanjikan bahwa persyaratan akan mengacu pada edaran tertanggal 18 April 2025.

“Kami dibuat bingung, padahal katanya tinggal menunggu sesuai edaran. Tiba-tiba diminta lagi RKA. Ini membuat dana BOS tidak bisa dibelanjakan, sementara kebutuhan sekolah mendesak,” ujar salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya, kepada GoRiau.com, Senin (21/4/2025).

Keluhan ini tidak hanya datang dari satu atau dua sekolah. Beberapa kepala sekolah mengaku dipersulit, sementara sekolah lain lebih mudah diloloskan. Mereka menuding adanya perlakuan tidak adil dari pihak Tim BOS.

“Kalau kepala sekolahnya dekat atau disukai, langsung diloloskan. Tapi kalau tidak, berkas terus dikoreksi dan dipersulit,” tambah salah seorang kepala sekolah lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pengurus dana BOS Disdik Riau Yenti belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Para kepala sekolah berharap proses pencairan dana BOS Disdik Riau dapat kembali mengacu pada aturan yang jelas dan adil agar kegiatan operasional sekolah tidak terganggu.(***)

Sumber: Goriau