“Di provinsi saya usahakan tahun ini sudah bisa menerima murid,” ujar Wahid kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis (17/4/2025).

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjangkau seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA.

Meski secara nasional program ini ditargetkan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Provinsi Riau memilih tidak menunggu. Wahid memastikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Riau telah menyatakan kesiapan.

“Sekolah Rakyat provinsi sudah siap, dan kabupaten/kota juga sudah siap,” tegasnya.

Awalnya, Pemprov Riau sempat mempertimbangkan penggunaan ruangan di Pesantren Teknologi Riau. Namun rencana itu dibatalkan karena kegiatan belajar mengajar masih berjalan di lokasi tersebut. Sebagai gantinya, gedung Asrama Haji dipilih karena dinilai mampu menampung 300 hingga 500 siswa.

“Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini. Skemanya memakai Asrama Haji,” kata Wahid.

Untuk tahap awal, proses seleksi calon siswa akan dilakukan oleh Kementerian Sosial sesuai penugasan langsung dari Presiden RI. Seleksi dilakukan berdasarkan data ekonomi dan verifikasi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan tes akademik.

“Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI,” ungkap Wahid.

Langkah percepatan ini diambil agar anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat segera mengakses pendidikan formal tanpa hambatan ekonomi. Gubernur Wahid menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen untuk menjamin hak pendidikan yang inklusif bagi semua anak di Riau.

“Langkah ini penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa segera merasakan manfaat pendidikan yang inklusif,” tutupnya. (***)

Sumber: Goriau