Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini mengungkapkan, sudah ada lebih dari 200 usulan dari berbagai daerah untuk dijadikan Sekolah Rakyat.

"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," tuturnya, dikutip dari ANTARA.

Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, dimana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.

"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," kata Gus Ipul.

Dirinya juga menjelaskan, Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melakukan finalisasi rekrutmen guru.

Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen.

Untuk pendataan siswa, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem di lokasi yang menjadi target pendirian Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, data ini akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah.

Mengenai sumber pendanaan, Gus Ipul itu menegaskan bahwa program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sarana prasarana nanti yang membangun adalah PU, bukan Kementerian Sosial," katanya.

Dalam tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan tambahan renovasi dan perluasan ruangan.

Selanjutnya, di tahun 2025, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru sesuai prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang, kata Gus Ipul menambahkan. (***)

Sumber: Riauonline