Saat melaksanakan rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamis (6/3/2025), Abdul Wahid menyampaikan beberapa keluhan dan laporan yang ia terima dari masyarakat.

Ia menyebut, ada yang menginformasikan, menjadi kepala sekolah harus membayar Rp30 juta, Rp50, juta bahkan Rp100 juta.

"Ada yang menginformasikan kepada saya bahwa jika ingin menjadi kepala sekolah harus membayar 30 juta, 50 juta bahkan sampai 100 juta. Ini pasti ada proyek atau kepentingan tertentu," kata Wahid.

Wahid berharap pendidikan jangan sampai tidak diurus, karena dengan kepentingan tersebut murid dan kualitas pendidikan menjadi tidak bagus.

"Jangan karena ada proyek-proyek tertentu jadinya pendidikan dan kualitas sekolah tidak di urus. Saya ingin kepala sekolah itu diangkat untuk mengurusi sekolah, bukan untuk proyek tertentu," tambahnya

Ia juga mendapatkan sebuah berita mengenai listrik dimatikan di sekolah Kuantan Singingi (Kuansing). Ia harap ini menjadi perhatian oleh Disdik Provinsi Riau.

"Saya waktu retreat di magelang itu sedih karena tiba-tiba dapat berita tentang listrik mati diputuskan di sekolah Kuansing. Ini saya tidak tahu apakah sudah diurus atau belum, saya minta besok kepala sekolah SMA-nya itu diberhentikan saja kalau tidak bisa mengurusnya," kata Wahid, Kamis (6/3/2025).

Dengan adanya permasalahan-permasalahan pendidikan di Provinsi Riau, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ingin angka putus sekolah minim, dan tidak ada proyek oriented tetapi yang reel.

Untuk sekolah swasta, ia harap Disdik dapat mengontrolnya, terutama dalam bisnis yang dilakukan, agar tidak terlalu berlebihan dan tidak terjadi kesenjangan dalam pendidikan.

Wahid juga mengatakan, ini juga menjadi perhatiannya. Karena ia ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama untuk pendidikan.

"Pendidikan ini menjadi perhatian saya, saya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi lampu hijaunya itu kelolalah pendidikan dengan baik," tutupnya.(***)

Sumber: Cakaplah