Wakil Rektor II Unri, Yuana Nurulita, menjelaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada surat Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang menguraikan langkah-langkah efisiensi yang harus diterapkan.

"Unri telah mengidentifikasi pos belanja yang dapat dioptimalkan untuk mencapai target efisiensi. Koordinasi dengan Dewan Pimpinan Harian Unri juga telah dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif," ujar Yuana kepada GoRiau.com, Kamis (27/2/2025).

Ia menambahkan bahwa pengurangan penggunaan ATK dan listrik akan segera disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.

"Harapannya, kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membentuk budaya baru dalam keseharian kampus," ungkap dosen yang akrab disapa Nana tersebut.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Unri mulai mengurangi penggunaan kertas dalam surat menyurat dengan menerapkan absensi digital melalui aplikasi SATU Unri, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi SINDE untuk disposisi persuratan dan SISTER untuk rekam kinerja dosen. Selain itu, penghematan listrik juga menjadi perhatian, terutama dalam penggunaan AC di ruang perkuliahan dan perkantoran.

Sementara itu, anggaran untuk berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler, ceremonial, dan perjalanan dinas juga akan dikurangi secara proporsional sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) serta Rapat Kerja akan dilaksanakan di dalam kampus dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengurangi biaya.

Mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT), Nana menegaskan bahwa Unri tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kenaikan UKT merupakan keputusan dari pusat. Hingga saat ini, belum ada arahan untuk menaikkan UKT," jelasnya.

Dengan berbagai langkah penghematan ini, Unri berkomitmen untuk mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan. (***)

Sumber: Goriau