Usulan tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam Keputusan Gubernur Riau, sebagaimana yang telah diterapkan di Jawa Timur (Jatim).

"Kami meminta agar SK ASN PPPK diperpanjang hingga usia pensiun, yaitu guru sampai 60 tahun dan tendik hingga 58 tahun. Hal ini penting untuk memberikan kenyamanan dalam mengajar serta mendukung kesejahteraan kami,” ujar Ekowi, Minggu malam (16/2/2025).

Sebagai perbandingan, Ekowi mencontohkan kebijakan Pemprov Jawa Timur yang telah memperpanjang masa kerja 13.166 PPPK dari formasi 2021 dan 2022 hingga mencapai batas usia pensiun. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN.

Ekowi juga menyoroti ketidakadilan terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). “Mengapa TPP kami berbeda dengan PNS, padahal jam kerja kami sama di sekolah? Kami berharap ada kesetaraan agar kesejahteraan guru dan tendik PPPK di Riau bisa meningkat,” tegasnya.

Selain itu, Ekowi meminta agar guru PPPK formasi 2021 yang telah dipindahkan dapat dikembalikan ke sekolah asal tempat mereka mengabdi. Banyak guru yang harus berjauhan dari keluarga, bahkan ada yang mengalami kesulitan karena harus bolak-balik merawat keluarga yang sakit.

"Kami ingin kembali mengajar di sekolah asal agar bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Ini penting demi kesejahteraan mental dan emosional kami,” tambahnya.

Ekowi berharap Gubernur Riau, Abdul Wahid, MSi, dapat memperhatikan aspirasi ini dalam program 100 hari kerja. Ia berharap kebijakan ini dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Riau, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tendik PPPK.

"Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kami berharap bisa bahagia bersama keluarga sambil terus mendidik generasi muda Riau,” pungkasnya penuh harap.(***)

Sumber: Halloriau