Sentil Program Kurikulum Merdeka dan Zonasi, Gibran Badingkan Nadiem degan Mendikdasmen
Riau12.com- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyentil program kurikulum Merdeka Belajar hingga sistem zonasi yang diterapkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Gibran menyebut Nadiem tidak menanggapi keluahan terkait Merdeka Belajar dan sistem zonasi yang pernah disampaikannya saat menjabat Wali Kota Solo.
Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan," katanya di hadapan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Jakarta pada Senin, 11 November 2024.
"Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," katanya, dikutip dari Suara.com.
Gibran mengungkap surat dengan kop 'Wali Kota Surakarta' bernomor surat DK.00/2513/2024 tersebut berisikan keluhan-keluhan dan keresahannya yang juga dialami masyarakat serta tenaga pendidik terkait kebijakan pendidikan yang dinali belum pas di daerah.
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," jelas Gibran.
Gibran bahkan membandingkan Nadiem Makarim dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Ia menyatakan bahwa Abdul Mu'ti langsung berkoordinasi dengannya terkait masalah zonasi.
"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.
Gibran juga menyoroti program zonasi yang masih menjadi masalah saat tahun ajaran baru. Ia pun menegaskan bahwa hal ini akan menjadi tugas penting bagi Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
"Jadi bapak ibu, zonasi ini program yang baik. Silakan memberikan masukan. (Tapi) karena jumlah guru kita belum merata, ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi yang kekurangan guru. Jadi ini nanti PR untuk Pak Menteri," ujarnya.
"Jadi ini sekali lagi zonasi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya.(***)
Sumber: RiauonlineSentil Program Kurikulum Merdeka dan Zonasi, Gibran Badingkan Nadiem degan Mendikdasmen
Riau12.com- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyentil program kurikulum Merdeka Belajar hingga sistem zonasi yang diterapkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Gibran menyebut Nadiem tidak menanggapi keluahan terkait Merdeka Belajar dan sistem zonasi yang pernah disampaikannya saat menjabat Wali Kota Solo.
Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan," katanya di hadapan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Jakarta pada Senin, 11 November 2024.
"Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," katanya, dikutip dari Suara.com.
Gibran mengungkap surat dengan kop 'Wali Kota Surakarta' bernomor surat DK.00/2513/2024 tersebut berisikan keluhan-keluhan dan keresahannya yang juga dialami masyarakat serta tenaga pendidik terkait kebijakan pendidikan yang dinali belum pas di daerah.
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," jelas Gibran.
Gibran bahkan membandingkan Nadiem Makarim dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Ia menyatakan bahwa Abdul Mu'ti langsung berkoordinasi dengannya terkait masalah zonasi.
"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.
Gibran juga menyoroti program zonasi yang masih menjadi masalah saat tahun ajaran baru. Ia pun menegaskan bahwa hal ini akan menjadi tugas penting bagi Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
"Jadi bapak ibu, zonasi ini program yang baik. Silakan memberikan masukan. (Tapi) karena jumlah guru kita belum merata, ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi yang kekurangan guru. Jadi ini nanti PR untuk Pak Menteri," ujarnya.
"Jadi ini sekali lagi zonasi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya.(***)
Sumber: Riauonline
Komentar Anda :
