“Mulai tahun ajaran ini kebijakan penghapusan jurusan IPA dan IPS itu juga berlaku di seluruh SMA sederajat di Provinsi Riau,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Roni Rakhmat.

Lebih lanjut dikatakannya, penghapusan jurusan IPA dan IPS merupakan implementasi sepenuhnya dari Kurikulum Merdeka. Secara konsep tidak ada yang berubah dengan kebijakan ini. Hanya saja dari sisi pelaksanaan memang lebih teknis dan spesifik.

Jika sebelumnya, siswa diberi kebebasan untuk menentukan salah satu dari dua jurusan yakni IPA dan IPS, dalam Kurikulum Merdeka, ada lebih banyak pilihan jurusan yang disuguhkan kepada siswa, sesuai dengan minat dan bakat siswa.

“Karena ini masih baru, kami bisa memaklumi kalau pelaksanaannya belum optimal. Tapi kami akan terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi, agar Kurikulum Merdeka ini bisa berjalan sesuai dengan harapan,” tuturnya.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, pada tahun ajaran 2022, sebanyak 50 persen sekolah di Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada tahun 2024, jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum ini meningkat pesat menjadi sekitar 90 persen.

Anindito menyatakan, kebijakan ini diharapkan dapat membantu siswa lebih fokus dalam membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut mereka. “Peniadaan jurusan di SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021,” ujarnya.

Menurut Anindito, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan lebih terfokus dan mendalam. “Persiapan yang lebih terfokus dan mendalam ini sulit dilakukan jika murid masih dikelompokkan ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” tambahnya.

Dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka, diharapkan siswa dapat lebih siap dalam menghadapi studi lanjutan dan tantangan masa depan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.(***)

Sumber: Riaupos