“Perdana Menteri Keir Starmer telah memberi tahu kabinet bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah konkret untuk mengakhiri krisis di Jalur Gaza, menghentikan aneksasi Tepi Barat, serta berkomitmen pada perdamaian abadi menuju solusi dua negara,” demikian pernyataan resmi kantor Perdana Menteri Inggris, Selasa (29/7/2025).

Pemerintah Inggris juga mendesak Hamas agar segera membebaskan seluruh sandera, melucuti senjata, menerima gencatan senjata, dan tidak terlibat dalam pemerintahan masa depan di Gaza.

Seusai rapat kabinet, Keir Starmer menegaskan, krisis kemanusiaan di Gaza membutuhkan solusi jangka panjang. “Tujuan kami adalah Israel yang aman dan terjamin yang dapat hidup berdampingan dengan negara Palestina yang berdaulat dan berfungsi penuh,” ujarnya.

Starmer menambahkan, pengakuan Inggris terhadap Palestina akan menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian di kawasan. “Kami akan memilih momen yang memberi dampak terbesar pada solusi dua negara. Saat solusi itu terancam, inilah waktu bagi kami untuk bertindak,” katanya.

Menurut para pengamat, pengakuan Inggris terhadap Palestina bersifat simbolis, mengingat militer Israel masih menguasai sebagian besar wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Namun, pernyataan Starmer dinilai semakin menekan Israel di mata internasional, seiring banyak negara yang mendesak pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza yang berada di ambang kelaparan.

Pejabat kesehatan Gaza melaporkan peningkatan kematian akibat kelaparan, dengan 147 korban jiwa tercatat, termasuk 88 anak-anak, selama 22 bulan pertempuran. Lembaga pemantau kelaparan internasional, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), memperingatkan krisis pangan di Gaza berpotensi resmi dikategorikan sebagai bencana kelaparan. “Bukti semakin kuat bahwa kelaparan, malanutrisi, dan penyakit yang meluas menyebabkan peningkatan kematian,” ungkap IPC.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak pernyataan Starmer dan menyebut langkah Inggris sebagai hadiah bagi Hamas yang dinilai dapat mengganggu upaya perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza.(***)

Sumber: Cakaplah