Menanggapi jawaban pemerintah tersebut, Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Kampar menyoroti tanggapan pemerintah daerah atas pandangan fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025.

Menurut anggota DPRD Kampar Habiburrahman, jawaban yang disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD Kampar, Jumat (15/8/2025), belum memenuhi harapan, khususnya terkait perhatian terhadap guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA).

"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas jawaban pemerintah. Namun, ini belum sesuai dengan harapan. Kami berharap ada eksekusi langsung, walaupun kondisi keuangan daerah sama-sama kita maklumi. Setidaknya, harus ada perhatian khusus bagi rekan-rekan yang sudah bertungkus lumus di PDTA," ujar polisi PPP ini.

Habiburrahman menilai, anggaran untuk PDTA di Kampar tertinggal jauh dibandingkan daerah lain.

“Daerah lain sudah menganggarkan Rp500 ribu per bulan untuk honor guru PDTA, sementara kita masih di angka Rp300 ribu. Sejak wafatnya Bapak Aziz Zainal, hampir lima tahun anggaran ini tidak pernah naik,” ungkapnya.

Selain itu, Fraksi PPP-PKS juga meminta Pemkab Kampar untuk tidak melakukan pengadaan mobil dinas baru.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan bupati sekarang tidak ada pengadaan mobil dinas. Maksimalkan saja kendaraan yang ada, dan laksanakan perda penertiban aset, terutama kendaraan dinas,” tegasnya.

Habiburrahman mengingatkan bahwa setiap kepala dinas atau pejabat hanya berhak memegang satu unit mobil dinas sesuai aturan.

“Tidak ada itu pejabat punya dua mobil dinas. Jangan sampai istri kepala dinas ikut mendapatkan mobil dinas, seperti di daerah tetangga ada pelat merah dan pelat hitam. Malu kita,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemkab Kampar untuk melelang kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai demi menambah kas daerah.

“Kalau daerah sudah tidak sanggup mengelolanya, lelang saja. Itu bisa menambah pendapatan daerah,” tegasnya.(***)

Sumber: Goriau