Kunjungan mendadak ini mengungkap bahwa akar masalah kerusakan jalan di ruas Mahato-Simpang Manggala disebabkan oleh truk over dimension over load (ODOL) yang secara masif melintas, menghancurkan infrastruktur vital dan mengganggu masyarakat.

"Jalan ini yang dulunya bagus, sekarang hancur akibat dari ODOL yang bermuatan lebih atau berton-ton," tegas Gubernur Wahid saat meninjau langsung ruas jalan yang dipenuhi debu dan lubang, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Rohil serta Kepala Dinas PUPR Riau.

Gubernur menginstruksikan agar perbaikan jalan ini segera dilaksanakan, mengingat fungsinya sebagai penghubung krusial antara Desa Manggala Sempurna dan Desa Rambah Muda. Kerusakan ini telah menjadi keluhan masyarakat selama lebih dari satu dekade.

Gubri Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada konektivitas antarwilayah, khususnya perbaikan jalan desa.

Ia menjelaskan bahwa anggaran tahun ini hanya dialokasikan untuk perbaikan jalan, dengan dana Rp400 miliar dari kebutuhan ideal Rp 2 triliun per tahun untuk seluruh jalan provinsi sepanjang 2.900 kilometer.

"Saya komitmen untuk segera menyelesaikan beban tahun lalu terkait utang di tahun 2024, yang mengakibatkan terganggunya pembangunan di Provinsi Riau," ujarnya.

Menanggapi kerusakan masif yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, Gubernur Wahid akan segera mengagendakan rapat dengan pihak-pihak terkait.

Gubri Wahid menegaskan bahwa perusahaan yang kendaraannya bermuatan lebih akan dipanggil untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

"Evaluasi dengan perusahaan ini bertujuan untuk memperbaiki jalan, mulai dari Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir) - Simpang Manggala," terangnya.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi dampak debu yang dikeluhkan masyarakat, terutama bagi anak sekolah, Wahid menginstruksikan penyiraman rutin jalan pada pagi dan sore hari.

Untuk perbaikan Jalan Manggala sendiri, dengan total panjang 4,06 kilometer, dibutuhkan anggaran sebesar Rp64,053 miliar.

Gubernur menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik kegiatan ekonomi yang legal dan sesuai aturan. Namun, jika aktivitas tersebut merusak fasilitas umum dan melanggar batas beban jalan, maka tindakan tegas akan diambil.

Abdul Wahid menegaskan bahwa penegakan aturan terhadap ODOL tidak hanya untuk menjaga infrastruktur, tetapi juga demi keselamatan pengguna.

"Kalau tidak mau tertib, kita beri punishment. Tidak semua bisa ditoleransi," tegas mantan Anggota DPR RI itu dilansir dari Media Center Riau. (***)

Sumber: Halloriau