Dalam aksi tersebut, belasan spanduk dengan tulisan huruf kapital dibentangkan di hadapan pejabat yang memimpin upacara. Para peserta aksi mendesak Pemkab Rohil untuk segera membayarkan gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Kinerja (Tukin), dan honor yang seharusnya dibayarkan sejak lebaran dan tahun baru lalu.

Perwakilan Massa Orasi Bergantian

Berbagai perwakilan peserta aksi, seperti Rokyah, Devsyah, dan Muhammad Zaki, menyampaikan orasi bergantian di hadapan Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman, SS, MH, yang menjadi pembina upacara. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rohil, Fauzi Efrizal, Asisten Tata Praja Ferry Hendra Paria, serta sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Rohil.

Sekdakab Fauzi Efrizal, yang langsung merespons tuntutan tersebut, menjelaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan sedang dalam proses di BPKAD. “Kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pembayaran menunggu masuknya dana dari Kementerian Keuangan, pusat, dan provinsi. Paling lama 28 Desember 2024 hak-hak tersebut akan diselesaikan,” ujar Fauzi di hadapan massa aksi.

Fauzi juga menambahkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang berupaya dan berharap transfer dana dari pusat dapat segera terealisasi. “Kita berharap dukungan Presiden Prabowo dan Kementerian Keuangan agar transfer dana untuk kabupaten dapat dipercepat,” imbuhnya.

Respons Massa Aksi

Pernyataan Sekda Rohil disambut dengan seruan lantang dari para pengunjuk rasa yang menuntut hak mereka segera dipenuhi. “Anak kami butuh biaya kuliah, sekolah, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bayarkanlah hak kami!” teriak Devsyah dan Rokyah mewakili rekan-rekan mereka.

Di sisi lain, Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman, hanya memberikan pernyataan singkat, meminta seluruh pihak untuk bersabar. “Kita berharap hak mereka dibayarkan, sesuai proses yang sedang berjalan di BPKAD,” ujarnya.

Absennya Kepala BPKAD

Meski tuntutan telah dijelaskan Sekda, massa aksi kecewa karena Kepala BPKAD Rohil, Derwan, tidak terlihat hadir. Bahkan, massa mempertanyakan mengapa lebih dari 200 proyek telah diumumkan sementara hak ASN, PPPK, dan honorer belum juga dibayarkan.

“Pending dulu proyek-proyek yang sudah tayang. Bayarkan hak kami terlebih dahulu!” seru salah satu pengunjuk rasa. Setelah menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib, massa akhirnya membubarkan diri. Namun, spanduk protes tetap dipasang di depan Kantor BPKAD Rohil sebagai simbol kekecewaan.

Aksi ini menjadi fenomena langka yang mencoreng peringatan 25 tahun usia Kabupaten Rokan Hilir. (***)

Sumber: Goriau