Berdasarkan informasi yang dihimpun GoRiau.com, beberapa OPD mengikuti Bimtek ke luar daerah, seperti Dispora Rohil ke Medan dan Bagian Kesra Setdakab Rohil ke Yogyakarta. Bahkan, BPKAD Rohil melalui surat bernomor 800.1.3.2/BPKAD-AS/2024/550, tertanggal 11 Desember 2024, menginstruksikan OPD mengirimkan pejabat untuk mengikuti Bimtek di Banda Aceh pada 17-21 Desember 2024.

Bimtek di Banda Aceh ini diklaim untuk mendukung program Monitoring Center for Prevention (MCP), rekomendasi BPK RI dan KPK, serta implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Namun, biaya besar untuk perjalanan ini, yang mencakup seminar, akomodasi, dan transportasi hingga Rp6,9 juta per peserta, memicu kemarahan publik. Jika satu OPD mengirim tiga peserta, biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan juta rupiah.

"Kami belum menerima TPP, gaji tertunda, sementara mereka pelesiran ke luar kota. Ini sungguh tidak masuk akal," keluh seorang ASN, Ahad (15/12/2024) di Bagansiapiapi.

Reaksi keras juga datang dari masyarakat dan LSM. Kritik pedas disampaikan melalui media sosial, mendorong BPKAD Rohil membatalkan pengiriman peserta ke Banda Aceh. Sementara itu, Bimtek Kesra di Yogyakarta telah selesai dan peserta sudah kembali, sedangkan Dispora masih melaksanakan kegiatan di Medan.

Sorotan Dana dan Hak ASN

Selain masalah Bimtek, perhatian masyarakat juga tertuju pada dana Participating Interest (PI) sebesar Rp488 miliar dari Pertamina Hulu Rokan yang dikelola BUMD PT Sarana Pembangunan Daerah (Perseroda). Dana ini kabarnya sedang diperiksa Kejaksaan.

Di sisi lain, ASN dan honorer di Pemkab Rohil menghadapi tekanan finansial akibat belum cairnya hak mereka. "Kami sudah terjerat utang, namun pejabat malah sibuk menghabiskan anggaran untuk perjalanan," ujar sumber lain.

Kondisi keuangan Pemkab Rohil yang tidak sehat semakin menjadi perhatian, terutama setelah muncul berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada ASN dan masyarakat kecil.(***)

Sumber: Goriau