Terlebih lagi, perekrutan ini harus memberikan ruang kesempatan luas bagi masyarakat umum, tidak hanya bagi orang-orang titipan.

"Perekrutannya harus murni dan proses seleksi yang terbuka. Pastinya kita ingin masyarakat umum punya kesempatan yang sama. Kalau memang memenuhi syarat, lolos tes, silahkan diterima. Kita tidak ingin ada kesan titipan-titipan, masyarakat saat ini banyak yang menganggur dan butuh lowongan kerja. Jangan sampai ada cerita hanya yang punya ‘orang dalam’ yang bisa masuk keterima,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru Irman Sasrianto.

Irman juga meminta pengumuman seleksi disampaikan secara resmi melalui kanal Pemko dengan persyaratan jelas dan pengawasan ketat. Hal ini supaya personel yang diterima benar-benar profesional dan berintegritas.

"Kalau dari awalnya saja tidak transparan, bagaimana kita bisa berharap mereka bekerja profesional? Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

Politisi PAN ini berharap, dengan penambahan jumlah personel tersebut dapat meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai penegak perda di lapangan.

"Harapannya, tidak ada alasan lagi kekurangan lah ataupun keterbatasan personil. Kami tak mau lagi dengar alasan itu," sebut Irman.

Sebagai informasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, dalam waktu dekat segera membuka penerimaan sebanyak 50 personel. Rencananya, perekrutan personil dilakukan akhir bulan ini dengan sistem lelang.

Perekrutan melalui sistem lelang nantinya melibatkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru.

Dengan sistem lelang, calon personel yang nanti diterima akan berstatus sebagai tenaga kontrak melalui kerjasama. Bukan Tenaga Harian Lepas (THL) atau pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).(***)

Sumber: Riaumandiri