Peristiwa ini langsung menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, menegaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan di pinggir jalan bukanlah solusi terbaik. 

Ia menilai rasa simpati masyarakat lebih kuat dibandingkan aturan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

"Rasa iba masyarakat Pekanbaru itu tinggi, jadi ketika lihat anak kecil yang minta-minta ya pasti dikasih. Jadi terkait larangan jangan memberi uang itu ya tak solusi, artinya tidak ada tindakan yang konkret terhadap para pengemis ini," kata Zulkardi, Rabu (25/6/2025).

Menurut Zulkardi, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2APM) harus melakukan penindakan dan penertiban yang berkelanjutan.

"Kalau sudah ada penindakan dan penertiban juga harus ada kelanjutan. Para gelandangan dan pengemis itu harus didata, mereka asli Pekanbaru atau bukan, bagaimana taraf hidup dan pendidikannya, apakah putus sekolah atau bagaimana," katanya.

Jika ditemukan anak di bawah umur yang putus sekolah, Zulkardi mendesak agar mereka disekolahkan kembali, sebab setiap pemerintahan wajib mencerdaskan anak bangsa. 

Sementara bagi gelandangan dan pengemis yang berusia di atas 17 tahun, ia menyarankan agar ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk diberikan pelatihan.

Zulkardi menilai Pemko Pekanbaru terlalu lalai dalam menangani kasus gelandangan dan pengemis, terbukti dengan banyaknya titik keramaian yang dijadikan "ladang" mencari uang. 

"Pemko Pekanbaru itu terlalu membiarkan mereka, sampai akhirnya mereka berkembang biak dan banyak sekali di Pekanbaru. Bayangkan dalam sehari mereka bisa meraup uang Rp300 ribu, apa tak tergiur mereka untuk mencari uang seperti itu," pungkasnya.(***)

Sumber: Halloriau