"Kita ingin masyarakat kembali percaya kepada PDAM. Karena selama ini banyak perumahan dan perusahaan besar masih menggunakan air tanah, padahal itu sudah tidak diperbolehkan," tegas Agung usai melaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian, Selasa (24/6/2025).

Agung menyoroti penggunaan air tanah secara masif oleh sektor swasta sebagai praktik yang merusak lingkungan. Ia menegaskan akan ada tindakan tegas terhadap perusahaan besar yang masih menggunakan sumber air bawah tanah.

"Kami akan tindak tegas perusahaan-perusahaan besar yang masih menggunakan air tanah karena itu merusak bumi. Kami ingin PDAM benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat, tanpa harus merusak alam," tegasnya.

"Inilah yang kami bahas bersama kementerian terkait, termasuk Kemenko, Kementerian PU, dan Kementerian Keuangan. Kita ingin mengakhiri ketergantungan terhadap air tanah dan mendorong semua beralih ke PDAM," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga berencana menurunkan tarif PDAM yang saat ini berada di angka Rp9.000 per meter kubik. Penyesuaian tarif tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil kajian agar lebih terjangkau dan dapat mendorong masyarakat beralih dari sumur gali ke layanan air perpipaan.

"Kita ingin PDAM ini benar-benar menjadi solusi, bukan beban. Tarif akan kita turunkan supaya tidak memberatkan masyarakat," tutupnya.(***)

Sumber: Halloriau