Ini menjadi hasil utama dari studi yang diluncurkan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kamis (19/6/2025), di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menjelaskan bahwa selain dampak lingkungan, elektrifikasi transportasi juga berpotensi menurunkan subsidi per bus hingga 30 persen jika dikombinasikan dengan perubahan model kontrak operasional. “Ini langkah strategis, bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga efisien dalam pembiayaan jangka panjang,” ujarnya.

Ahmad Yani, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan sistem transportasi hijau. “Setiap langkah kecil hari ini adalah warisan bersih bagi generasi mendatang. Kami akan melanjutkan sinergi bersama ITDP, ViriyaENB, dan pihak lain untuk mempercepat pencapaian target elektrifikasi 100 persen di tahun 2040,” katanya dalam sambutannya.

ViriyaENB sebagai mitra pendukung juga melihat pentingnya sinergi antara elektrifikasi dan perbaikan layanan transportasi. Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus mengatakan, “Elektrifikasi harus disertai reformasi menyeluruh agar transportasi publik lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kota.”

Empat strategi utama direkomendasikan dalam dokumen studi ini, peningkatan kualitas layanan, revisi kontrak operasional, peta jalan bus listrik dan infrastruktur pengisian daya, serta dukungan regulasi dan fiskal dari pemerintah. ITDP juga menekankan perlunya bulk procurement dan model leasing untuk efisiensi pengadaan.

Meski begitu, tantangan tetap ada. ITDP mengestimasi kebutuhan investasi mencapai Rp2,45 triliun hingga 2036 untuk pengadaan bus listrik dan pengisian daya di ketiga kota. Namun, manfaat sosialnya, termasuk pengurangan 745 kasus penyakit seperti TBC dan pneumonia, menunjukkan rasio manfaat-biaya (BCR) yang positif di kisaran 1,38 hingga 2,17.

Studi juga melihat Pekanbaru sebagai kota yang telah menetapkan minimal 5 persen APBD untuk sektor transportasi publik. “Kami merasa terhormat jadi tuan rumah peluncuran studi ini. Hasilnya sangat membantu upaya kami mempercepat infrastruktur dan regulasi elektrifikasi,” kata Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho yang hadir langsung dalam kegiatan itu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, yang hadir secara daring, menyambut baik hasil studi ini dan menyebutnya sebagai dasar penting untuk merancang sistem transportasi modern dan ramah lingkungan. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Surakarta, Taufiq Muhammad.

Dokumen studi turut memuat toolkit perencanaan elektrifikasi yang bisa dipakai daerah lain sebagai acuan. ITDP berharap rekomendasi ini dijadikan dasar penyusunan kebijakan nasional tentang elektrifikasi transportasi publik berbasis jalan di perkotaan.

“Transformasi ini perlu komitmen jangka panjang dan kerja sama lintas sektor. ITDP siap terus mendampingi kota-kota di Indonesia untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, hijau, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tutur Gonggom. (***)

Sumber: Tribunpekanbaru