Dikatakannya, PKL adalah bagian dari denyut nadi ekonomi kota. Mereka hadir karena kebutuhan, bukan kehendak semata. Namun, ketertiban kota juga harus dijaga, sehingga perlu penataan yang adil, konsisten, dan manusiawi.

"Penertiban boleh dilakukan, tapi jangan cuma menyingkirkan. Beri mereka tempat, fasilitas, dan pembinaan. Jangan sampai UMKM seolah menjadi korban hanya karena ketidakhadiran negara di ruang-ruang publik," ujar Rizky, Rabu (4/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa lokasi-lokasi yang selama ini dibiarkan kosong atau kurang terkelola, sebenarnya bisa diubah menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi rakyat.

Ia mencontohkan Sentra UMKM Bundaran Keris, Sentra UMKM Cut Nyak Dhien, Pekanbaru City Walk, dan rencana pusat UMKM di bawah Jembatan Siak IV.

"Daripada mereka terusir dari trotoar, lebih baik kita tata dan arahkan ke tempat-tempat yang memang sudah ada. Pemerintah tinggal aktifkan, promosikan, dan bantu kelola secara profesional," tambahnya.

Sebagai Ketua Kadin, ia menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam hal pembinaan, promosi, digitalisasi, dan pendampingan UMKM, agar para pelaku usaha kecil bisa naik kelas tanpa harus kehilangan ruang usaha mereka.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang efektif dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan para PKL. Tidak cukup hanya dengan surat peringatan atau razia, tapi dengan dialog, edukasi, dan pembukaan ruang aspirasi.

"UMKM harus didengarkan. Kita ini sedang membangun kota, bukan mensterilkan manusia. Mari kita baguskan Pekanbaru, bukan dengan penggusuran, tapi dengan pemberdayaan," tegasnya.

Rizky pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, dari Pemko hingga tokoh masyarakat dan komunitas UMKM, untuk bersama-sama mencari solusi jangka panjang agar ekonomi kerakyatan bisa tumbuh, tertib, dan bermartabat.(***)

Sumber: Cakaplah