Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Irwan Suryadi, mengungkapkan nasib 3.700 THL tersebut belum jelas. 

Apakah nanti akan dirumahkan atau di pekerjakan kembali. Pasalnya masih menunggu kebijakan dari Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. 

"Lagi menunggu kebijakan Wali Kota dan nanti akan dihitung kebutuhannya," ujar Irwan, Senin (19/5) 

Yang jelas, Irwan mengatakan ke depan tak ada lagi THL maupun honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru. 

"Sebagian besar dari 3.700 THL itu tidak masuk dalam data BKN, karena sebelumnya direkrut langsung oleh OPD masing-masing tanpa proses formal," katanya. 

Menurutnya, saat ini Pemko Pekanbaru sedang menyusun skema baru pengganti sistem THL yang selama ini digunakan. Pemerintah menargetkan, status THL akan dihapuskan secara resmi pada Juni 2025.

"Paling lambat Juni, tidak ada lagi istilah THL. Semuanya akan disesuaikan dengan sistem kerja yang baru," tambahnya.

Ia menegaskan, hanya THL yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan terdaftar dalam database BKN yang akan diakui status kepegawaiannya.

"Sementara untuk yang tidak masuk database BKN, mereka tidak lagi akan dianggap sebagai bagian dari struktur tenaga kerja resmi Pemko Pekanbaru," jelas Irwan.

Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan aturan kepegawaian nasional yang menghapus sistem THL dan menggantinya dengan sistem kerja berbasis kontrak atau outsourcing. 

Pemerintah pusat sebelumnya telah menginstruksikan seluruh daerah untuk menata ulang tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan.

Irwan memastikan, meski status THL akan dihapus, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, pihaknya tengah mencari formula terbaik agar proses kerja di lapangan tidak terganggu.

"Kalau pun nanti tetap diperlukan, maka sistem kerjanya akan melalui kontrak. Tidak ada lagi tuntutan pengangkatan sebagai THL karena status itu sudah resmi ditutup," tutupnya.(***)

Sumber: Riaumandiri