Desakan ini muncul setelah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho beberapa waktu lalu menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan bus TMP. Pasalnya dari 90 unit dan anggaran sebanyak Rp33 miliar hanya 23 unit bus yang beroperasi.

Kata Zulkardi, dalam waktu dekat ini Komisi IV akan memanggil pihak Dishub untuk meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran tersebut. Ia mempertanyakan apakah anggaran tersebut digunakan hanya untuk operasional atau juga mencakup perbaikan fasilitas seperti halte.

"Tentunya kita harus tahu anggaran Rp33 miliar ini untuk apa saja. Untuk operasional saja atau termasuk fasilitas seperti halte. Halte kalau kita lihat juga banyak yang rusak dan terbengkalai," ungkap Zulkardi, Jumat (18/4/2025).

Ia menegaskan transparansi dan kejujuran dari pihak pengelola sangat penting dalam penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, anggaran Rp33 miliar tersebut bukanlah jumlah yang kecil.

"Sebagai wakil rakyat yang diamanahkan masyarakat, yang masyarakat membayar pajak, kita juga membayar pajak, tentunya kita harus tahu untuk apa saja uang Rp33 miliar ini. Karena kita dititipkan amanah oleh masyarakat, kita akan kawal hal ini. Fungsi kami salah satunya pengawasan, kita juga mau lihat pemasukannya berapa," jelasnya.

Ia juga menyoroti banyaknya BUMD di Pekanbaru yang menerima subsidi besar, namun pendapatannya tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.

"Kita banyak temukan BUMD-BUMD di Pekanbaru ini subsidinya besar tapi penghasilannya tidak setimbal dengan yang dikeluarkan Pemko, makanya perlu evaluasi. Kita sering juga mendengar bus TMP tidak jalan karena minyaknya tidak dibayarkan, ini kita akan panggil dan kita minta transparan terkait hal tersebut," pungkasnya.(***)

Sumber: Cakaplah