Namun, pernyataan ini mendapatkan tanggapan berbeda dari kalangan legislator di DPRD Pekanbaru.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Davit Marihot Silaban, dengan tegas mempertanyakan klaim tersebut.

Menurutnya, realitas di lapangan tidak mencerminkan adanya defisit sebagaimana yang disampaikan Pemko.

"Siapa bilang defisit? APBD 2025 Kota Pekanbaru melimpah ruah. Semula MoU Pemko dengan DPRD menetapkan APBD 2025 sebesar Rp3,020 triliun. Sekarang, ada tambahan Rp190 miliar lebih, sehingga totalnya menjadi Rp3,211 triliun," ujar Davit dilansir tribunpekanbaru.com, Jumat (28/3/2025).

Davit mendesak Pemko untuk membuka secara jelas daftar defisit anggaran yang dimaksud. Menurutnya, perlu adanya transparansi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah masuk dan proyeksi pendapatan sepanjang tahun 2025.

"Dari situ bisa diambil kesimpulan. Berapa utang tunda bayar yang bisa dibayar tahun ini, lalu sisanya berapa pula. Ini kan harus jelas semuanya," tambahnya.

Davit juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah melakukan pemetaan sebelumnya, sehingga ke depannya harus ada evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang.

Lebih lanjut, Davit menegaskan, dalam APBD Perubahan, perlu ada langkah antisipatif agar persoalan defisit tidak kembali terjadi di masa depan.

"Tapi untuk tunda bayar, pemerintah harus fokus pada penyelesaiannya. Kasihan kawan-kawan kontraktor,"** tutupnya.(***)

Sumber: Halloriau