Menurut Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat AW, dana Rp200 juta tersebut digunakan untuk sewa gedung, pengadaan alat tulis kantor (ATK), operasional, serta monitoring dan evaluasi (Monev) di lapangan. Dana APBD ini berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil.

Hal ini diungkapkan Kabid PAUD/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil, Dewi Sartika, saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Dewi Sartika menyebutkan bahwa penyaluran hibah ini dilakukan melalui transfer ke rekening penerima. Namun, ia tidak merinci apakah dana tersebut ditransfer ke rekening organisasi atau pribadi. Ia juga mengungkapkan bahwa penggunaan dana Rp200 juta tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menariknya, organisasi yang dikendalikan oleh AW ini tidak hanya menerima hibah APBD Rohil 2023, tetapi juga mendapatkan dana CSR dari PT SPRH Perseroda Rohil sebesar Rp300 juta pada 2024.

Pemberian dana CSR dari PT SPRH Perseroda Rohil ini kini menjadi sorotan, terutama setelah diketahui bahwa dana PI dari Pertamina Hulu Rokan yang dikelola oleh perusahaan tersebut tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Jika ditotal, KSRI DPW IV Riau telah menerima Rp500 juta dari dana negara dalam dua tahun terakhir, yaitu Rp200 juta dari APBD 2023 dan Rp300 juta dari CSR PT SPRH Perseroda Rohil pada 2024.

Setelah pemberitaan mengenai hal ini ramai di media, AW meradang dan melayangkan somasi kepada Hendri, seorang wartawan Sumatera Times Online, serta mengancam pihak lain yang turut memberitakan kasus ini.

AW awalnya dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga (IRT) yang kemudian aktif di sebuah LSM hingga akhirnya dikenal sebagai pengusaha sampul rapor. Ia juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Bupati Rohil saat itu, Afrizal Sintong.

Hendri (44), saat dikonfirmasi pada Jumat (15/3/2025), membenarkan bahwa dirinya telah disomasi oleh AW atas berita yang ditulisnya.

“Saya tidak gentar. Ini fakta. Jika memang ada DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah, tentu ada DPP atau pengurus pusat. Di mana kantornya? Siapa ketuanya? Karya jurnalistik kami tidak takut terhadap somasi,” tegas Hendri.

Menurut Hendri, sebagai penerima hibah, KSRI DPW IV Riau seharusnya lebih transparan dalam penggunaan dana negara tersebut.

“Sederhana saja, sewa gedung itu berapa setahun? Disewa dari siapa? ATK dibeli di mana? Monitoring dilakukan ke mana dan siapa saja yang terlibat?” ujarnya.

Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat Rohil meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut penggunaan dana hibah yang diterima KSRI DPW IV Riau.

“Usut hibah Rp200 juta dari APBD 2023 dan CSR Rp300 juta dari PT SPRH Perseroda Rohil yang diterima AW. Kita tunggu hasil penyelidikan Kejagung dan Kejati Riau terhadap perusahaan pelat merah milik Pemkab Rohil ini,” ujar sumber media ini.

Sejak isu hibah APBD 2023 dan CSR 2024 mencuat, AW jarang terlihat di hadapan publik. Kini, kantor KSRI DPW IV Riau yang berlokasi di Jalan Aman, Kota Bagansiapiapi, terlihat tertutup setiap harinya.(***)

Sumber: Goriau