Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, tunda bayar terjadi akibat lonjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024 dari Rp2,852 triliun menjadi Rp3,301 triliun, yang pada realisasinya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkot Pekanbaru, terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang infrastruktur, mengalami tunda bayar. Pemko menegaskan bahwa pembayaran kegiatan 2024 yang tertunda akan diprioritaskan dalam pergeseran anggaran 2025.

Roni mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu seluruh OPD menginput daftar kegiatan yang terdampak. Setelah seluruh data terkumpul, Pemkot akan melakukan review sebelum melanjutkan ke tahap pembayaran dalam pergeseran anggaran.

"Insya Allah, dalam satu hari ini seluruh OPD sudah menyelesaikan penginputan kegiatan tunda bayar. Setelah itu, kami akan melakukan review dan menentukan mana yang dapat segera dibayarkan," jelas Roni, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Ia menekankan agar OPD mengutamakan pembayaran kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak semua kegiatan dimasukkan dalam daftar tunda bayar, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Pemkot Pekanbaru.

"Jika semua kegiatan dimasukkan dalam daftar tunda bayar, ada kemungkinan kita tidak mampu membayarnya. Jadi, harus ada skala prioritas," tambahnya.(***)

Sumber: Goriau