DPRD Pertanyakan Kepastian Anggaran DBD di Pekanbaru, Doni Saputra: Minta Fogging Aja Susah
Riau12.com-PEKANBARU- Legislator di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, kini mempertanyakan kepastian anggaran penanganan DBD di Kota Pekanbaru. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun 2024 lalu, banyak masyarakat yang mengeluhkan penanganan DBD tidak maksimal.
Sehingga wajar saja kasus DBD setiap tahun di Kota Pekanbaru meningkat. Hal yang paling ironis di penanganan DBD ini, anggaran nyaris tidak ada pembelanjaannya di lapangan. Padahal hanya untuk fogging yang diminta masyarakat.
"Tahun lalu kita punya pengalaman buruk soal DBD. Tahun 2025 ini, jangan sampai terjadi lagi. Puskesmas dan Diskes jangan pura-pura tidak tahu keluhan masyarakat di bawah," kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Doni Saputra MH, Minggu (19/1/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.
Sekadar gambaran, kasus DBD di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024. Hingga November lalu saja, Diskes Pekanbaru mencatat sebanyak 459 kasus, angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim hujan, yang menciptakan lingkungan ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak.
Tahun ini, anggarannya diharapkan benar-benar ril dibelanjakan di lapangan. Jangan hanya sekadar saja, bahkan di saat masyarakat minta, Puskesmas lempar tanggung jawab ke Diskes Pekanbaru.
"Ini kan memalukan. Makanya penanganan DBD ini jangan formalitas. Sekarang entah siapa yang disalahkan. Masyarakat pernah meminta ke Puskesmas agar di lingkungan rumahnya difogging. Jawaban Puskesmas tunggu dua minggu lagi baru di fogging. Itupun dilempar ke Diskes. Ditunggu lama tak juga difogging," akunya.
Politisi PAN ini pernah juga mempertanyakan ke Diskes Pekanbaru tahun 2024 lalu, mengenai anggaran penanganan DBD ini. Anehnya, Diskes saat itu mengaku pihaknya belum punya anggaran.
Sebab, untuk kegiatan fogging tahun lalu di 200 titik saja masih terhutang. Belum dibayar pihak vendornya.
"Hebatnya lagi, mereka mau fogging, namun minimal masyarakat yang beli obat foggingnya. Ini lah kondisi ril yang dialami masyarakat di lapangan. Diskes hanya pandai ngomong aja, entah kemana uang untuk DBD ini dibelanjakan," tanyanya lagi.
Menurut Doni Saputra, jika tidak diubah sistem kerja di Diskes dan Puskesmas, maka jangan heran kasus DBD setiap tahun di Kota Pekanbaru, tidak akan pernah turun drastis. Sebab, selain anggarannya tak tahu ke mana dibelanjakan, pola kerja di Diskes juga harus dievaluasi Pj Wali Kota Pekanbaru secara total.
"Saya Bulan Desember 2024 kemarin, mengantarkan dua pasien DBD ke rumah sakit. Mereka tinggal di wilayah Sukajadi. Belum lagi ada kasus juga di Payung Sekaki, saya minta fogging karena masyarakat banyak terserang DBD. Lamanya berhari-hari, baru difogging," terangnya lagi.(***)
Sumber: Tribunpekanbaru
Komentar Anda :