Pengamat Tata Kota, Mardianto Manan menilai Pj Walikota Roni Rahmat telah menunjukkan ketidakmampuan dalam mengatasi persoalan sampah di kota tersebut.

Keputusan penetapan status darurat sampah ini dianggap sebagai pengakuan atas ketidakmampuan Pj Walikota dalam menangani masalah krusial tersebut.

"Kalau dia (Pj Roni) membuat (keputusan,red) darurat sampah itu sama dengan membuat area peperangan, artinya menaikkan bendera putih dia (Pj Roni), dia sudah kalah dalam peperangan itu," Ungkap Mardianto Manan, Rabu (15/1/2025)

Mantan Anggota DPRD Riau itu merincikan maksud dari status darurat sampah, bahwa sampah yang ada tidak tertangani dengan baik tentu adanya kelemahan sumber daya manusia, tidak cukup infrastruktur dan jeleknya manajeman.

"Kalau dia me SK-kan artinya dia (Pj Roni,red) tidak mampu lagi, naik bendera putih yang artinya dia butuh pertolongan dalam persampahan," urainya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE MM, juga mengkritisi persoalan tersebut.

Dia menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat berdasarkan kajian instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), keterlibatan DPRD tetap penting, terutama jika kebijakan tersebut berdampak pada anggaran.

"Jika sudah menyangkut status darurat, biasanya ada dana cadangan atau perubahan alokasi anggaran yang dimanfaatkan. Dalam hal ini, persetujuan DPRD menjadi keharusan melalui mekanisme yang ada," katanya.

Ketua Partai Demokrat Pekanbaru ini juga mengkritik kurangnya komunikasi antara Pemko dan DPRD terkait keputusan ini. "Penetapan status darurat dilakukan secara mendadak, bahkan pimpinan DPRD saja tidak diberitahu sebelumnya," tambahnya.(***)

Sumber: Halloriau