Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau dari Gerindra, Budiman Lubis, ia menyoroti rendahnya realisasi penerimaan pajak air permukaan yang hanya mencapai Rp35 miliar dari target Rp50 miliar. 

Menurutnya, angka tersebut seharusnya bisa jauh lebih tinggi mengingat banyaknya perusahaan besar di Riau yang memanfaatkan air permukaan dalam jumlah besar.

"Kemarin saya sidak di Rokan Hulu (Rohul), saya melihat ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dalam penghitungan di lapangan,"ujar Budiman Lubis.

Bahkan di Rohul sendiri menurut Budiman sebagai daerah pemilihannya, da 56 pabrik yang aktif. Jika diakumulasikan dengan total pabrik di Riau yang mencapai sekitar 280 pabrik, potensi pajak air permukaan ini sebenarnya sangat besar.

Politisi Gerindra tersebut mencontohkan perusahaan seperti PT RAPP dan Indah Kiat yang memiliki tingkat penggunaan air permukaan yang signifikan. Bahkan, ia mengungkapkan temuan saat mengunjungi PT SKA, di mana terjadi kesalahan dalam pemasangan instalasi yang perlu segera diperbaiki.

Budiman meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lapangan untuk memperbarui dan memverifikasi data perusahaan dengan lebih teliti. Menurutnya, masih banyak data yang belum ter-update dengan benar, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

"Perusahaan baru yang beroperasi wajib dimasukkan. Jika data diperbarui dengan baik, saya yakin kita bisa memperoleh ratusan miliar rupiah dari pajak air permukaan ini,"ujarnya.

Budiman mencontohkan, PT Arara Abadi saja mampu menyumbang sekitar Rp1,6 miliar per bulan atau sekitar Rp20 miliar per tahun. Jika seluruh perusahaan besar di Riau diawasi dengan ketat, potensi penerimaan pajak bisa meningkat signifikan.

"Kalau kita tidak serius mengejar PAD, bagaimana kita bisa membangun Riau dengan maksimal? Banyak infrastruktur di dapil saya, seperti jalan dan jembatan di Rokan Hulu, yang rusak parah dan perlu diperbaiki segera,"jelasnya.

Sebagai tindaklanjutnya, Komisi III DPRD Riau yang juga diketuai anggota Fraksi Gerindra akan memanggil Kepala Bapenda Riau Senin (13/1/2025) untuk mempertanyakan pajak air permukaan tersebut.

"Kami juga ingin mempertanyakan pajak air permukaan dari perusahaan berapa realisasi dan seperti apa penghitungannya, termasuk penghitungan pajak air permukaan PLTA koto Panjang yang sepenuhnya sudah masuk ke Riau,"ujar Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru