Terutama, penyebab kenapa tumpukan sampah di Kota Pekanbaru terjadi sejak awal tahun sampai hari ini masih terjadi.

Dari hasil pemaparan DLHK kepada Komisi IV, penyebab utamanya karena ketidaksiapan DLHK Pekanbaru melaksanakan lelang secara terbuka.

"Sudah kita temukan penyebab utamanya. Karena DLHK memang sama sekali tidak punya perencanaan matang. Waktu lelang hanya digelar 2 hari, tanggal 18-20 Desember 2024. Peserta lelangnya pun terbatas, hanya 2 perusahaan," tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH, Selasa (7/1/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Meski lelang digelar menggunakan e-Katalog yang dibenarkan aturan, lanjut Politisi senior ini, ternyata UPT Lelang-nya tidak menguasai sama sekali.

Sehingga 2 perusahaan yang terkesan sengaja disiapkan ikut lelang, PT Bina Riau Sejahtera (BRS) dan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) pun di-stel siapa pemenangnya.

Padahal, masih ada ruang lagi untuk melaksanakan lelang bagi perusahaan lainnya yang mau ikut.

Sehingga dengan segala strategi yang disiapkan DLHK, maka PT EPP yang dikunci sebagai pemenangnya.

"Alasannya PT EPP yang memenuhi syarat. Baik itu armada dan kesiapan SDM-nya. Padahal ini akal-akalan busuk DLHK saja. Kan bisa adendum. Kenapa tidak diadendum. DLHK hanya jawab normatif saja dan tidak masuk akal. Sehingga masalah sampah ini terjadi seperti sekarang ini. Bahkan masalah transisi ke Wali Kota terpilih juga tak mereka pikirkan," terang Roni Amriel lagi.

"Jadi, kenapa DLHK ngotot pihak ketiga, karena orientasinya hanya mengeluarkan APBD yang menelan anggaran Rp 33 miliar. Ironisnya lagi, satu zona yang harus standby swakelola di Rumbai, mereka tenderkan juga. Alasannya, jika swakelola Zona 3 Rumbai, pencairan uangnya susah," tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa permainan APBD di lelang sampah ini, sangat  kentara adanya ketidakwajaran di angka lelang itu, Zona Rumbai lebih mahal dari Zona Tenayan Raya.

"Zona Rumbai 238 per ton, sedangkan Zona Tenayan Raya 230 per ton. Logikanya, harusnya Rumbai lebih murah, karena lebih dekat dengan TPA. Masih banyak sebenarnya keanehan yang tak bisa dipaparkan DLHK Pekanbaru kepada kita saat hearing kemarin," akunya.

Dengan demikian, tidak heran sampah di Kota Pekanbaru yang diangkut oleh PT EPP 6 bulan ke depan, sangat pesimis berjalan dengan baik. Sebab, ada paksaan dan skenario awal penunjukkan perusahaan ini.

Diketahui, PT EPP mereka perusahaan asal Tangerang Selatan.

Pada tahun 2023 lalu mengangkut sampah di zona I Kota Pekanbaru. Karena dinilai gagal dan banyak masalah, akhirnya kontraknya di tahun 2024 tidak dilanjutkan.

Dalam hearing Senin petang kemarin, hampir semua anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru menyesalkan proses lelang sampah yang dilakukan DLHK Pekanbaru.

Padahal, sangat banyak perusahaan lokal yang mumpuni, dan diyakini bisa mengangkut sampah.

"Pak Kadis harus terus terang. Kenapa harus PT EPP yang menang. Siapa yang memerintahkan, karena terkesan dipaksakan. Berapa perusahaan sebenarnya ikut di tender kemarin. Kenapa tidak diadendum saja," tegas Roni Amriel dalam hearing.

Karena menumpuk sampah sudah terlalu parah, maka Komisi IV DPRD menyimpulkan bahwa armada PT EPP tidak cukup.

Buktinya, sampah menumpuk setiap hari, tidak terangkut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan juga merasa heran, dengan kinerja DLHK yang terkesan memaksa PT EPP memenangkan tender. Padahal, PT EPP sudah ada track record buruknya.

"Makanya dari awal, kita inginkan proses lelang ini di dampingi aparat hukum. Karena sekarang nampaknya main-main. Hasilnya terbukti, sampah menumpuk dan PT EPP beralasan belum tercover," sebutnya.

Anggota Komisi IV DPRD lainnya Roni Pasla juga menyorot kinerja PT EPP, yang sudah punya sejarah buruk di Kota Pekanbaru. Sehingga tidak heran, sampah menumpuk.

Keterangan yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi. Politisi PDI P ini menyinggung soal anggaran yang terlalu bengkak untuk pengangkutan sampah 6 bulan ke depan. Sebab, yang namanya pihak ketiga, pasti mencari keuntungan.

"Ini yang kami pertanyakan. DLHK harus jujur tentang anggaran sampah ini," katanya.

Terpisah, Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Pahlevi menjelaskan, bahwa awalnya lelang sampah untuk 2025 sudah disiapkan sejak Juli 2024 lalu. Saat itu, pihaknya menyiapkan untuk dua zona dengan anggaran Rp 59 miliar.

Waktu berjalan, Sekdako memerintahkan DLHK Pekanbaru untuk menganggarkan pengangkutan sampah untuk 6 bulan tahun 2025.

"Ini dilakukan karena ada masa transisi Wali Kota Pekanbaru terpilih," paparnya.

Selanjutnya dipaparkan Reza Pahlevi, setelah dianggarkan, pihaknya melaksanakan proses lelang. Namun di Bulan November pihaknya menemukan kendala, karena proses BLUD belum jalan. Sehingga di akhir tahun terjadi peralihan Tupoksi. Sekarang ada UPT Persampahan, mulai dari pengangkutan, dan lainnya.

Ditambahkan Kabid Persampahan DLHK Pekanbaru Wahyu, bahwa lelang sampah ini dilakukan tanggal 18-20 Desember 2024. Hanya ada 2 perusahaan yang ikut tender, yakni PT BRS dan PT EPP. Dari persyaratan yang ada, PT BRS tak memenuhi syarat, terutama yang berhubungan dengan armada. Sementara PT EPP memenuhi persyaratan, dan langsung muncul warna biru di lelang e-Katalog.

"Kalau untuk armada, PT EPP semuanya tersedia. Baik itu fuso, drump truk, truk kecil, pick up dan alat berat," papar Wahyu menerangkan.

Di akhir hearing, Komisi IV DPRD Pekanbaru meminta DLHK Pekanbaru untuk membuktikan keterangannya soal kesanggupan PT EPP mengangkut sampah. Sebab jika tidak, akan ada resiko kerja. Baik itu berupa administrasi, maupun secara pidananya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru