Roni menyampaikan hal itu setelah melihat Pemko Pekanbaru memutuskan pengangkutan sampah tahun 2025 tetap menggunakan jasa pihak ketiga. Selain itu juga karena lambatnya persiapan BLUD pengelolaan sampah.

”Jadi kami sarankan, kalau tetap mau dikontrakkan, ya diperpanjang saja. Perpanjang 6 bulan ke depan sampai wali kota baru terpilih dilantik,” kata Roni, baru-baru ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru ini meyakini Walikota terpilih mempunyai pemikiran yang lebih baik terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hingga DLHK atau Pj Wako tidak perlu pihak ketiga kontrak panjang.

”Berkaitan dengan kondisi transisi pasca pemilihan kepala daerah, tentu kepala daerah yang baru punya visi dan misi terhadap pengelolaan sampah,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru juga telah mengagendakan jadwal rapat dengar pendapat bersama DLHK Kota Pekanbaru untuk membahas pengelolaan sampah.

”Kami berpikir sampah ini sebenarnya lebih efektif diswakelolakan daripada diswastanisasi, karena dikontrakkan itu nilainya cukup fantastis hampir Rp 70 miliar, ini sungguh tidak masuk akal,” cetus Roni.

Belum Ada Pemenang Lelang

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Fahlevi mengatakan jasa angkutan sampah untuk tahun 2025 sudah dilelang sejak pekan kemarin. Saat ini proses pelelangan masih berlangsung melalui e-Katalog.

”Masih berproses dan sudah dilelang, saat ini masih menunggu pemenangnya,” ujarnya, Kamis (27/12).

Proses lelang jasa angkutan sampah 2025 tersebut diharapkan dia bisa segera tuntas. Sehingga bisa langsung bekerja diawal tahun untuk angkutan sampah di Kota Bertuah.

Sebelumnya, Reza menyampaikan jika jasa angkutan sampah tahun 2025 hanya untuk enam bulan pekerjaan sesuai dengan besaran anggaran yang tersedia.

”Kalau lelangnya kita hanya untuk enam bulan saja, karena anggarannya segitu. Anggaran cuma segitu, jadi kita akan lelang untuk enam bulan,” terangnya.(***)

Sumber: Riaupos