Adlin, S.Sos, M. Si Ketua TOP Riau Research Centre menyebut, numerator turun di 35 kelurahan terpilih, dengan margin of error 5,5 persen. 

Menemukan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja lembaga penyelenggara pemilu di Kota Pekanbaru.

"Mayoritas responden, sebanyak 71,9 % menyatakan puas dengan kinerja KPUD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pilwako 27 November 2024. Sedangkan hanya 24,4 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja KPUD, kemudian sebanyak 3,7 % tidak menjawab," katanya, Senin (16/12/2024).

Dalam survey ini, kata Adlin, juga ditemukan bahwa mayoritas 53,7 % responden menyatakan Bawaslu kota Pekanbaru berhasil mencegah praktik politik uang pada Pilkada Kota Pekanbaru. Sedangkan 38,9 % menyatakan Bawaslu belum berhasil dan 7,4% tidak menjawab.

Hasil survey ini menjawab sudah bahwa tingginya angka Golput pada pilwako Kota Pekanbaru 54 persen, bukanlah disebabkan kesalahan penyelenggara Pemilu atau KPUD kota Pekanbaru.

"Apa yang menyebabkan banyak masyarakat Pekanbaru tidak datang ke TPS untuk mencoblos? Dalam survei ini ditemukan banyak faktor, diantaranya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat di lembaga politik di Kota Pekanbaru sangat rendah. Hanya 64,2% masyarakat tidak percaya kepada pejabat pejabat di lembaga walikota Pekanbaru bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan minim korupsi," katanya.

Demikian pula, sebanyak 49,7 %  persen responden tidak percaya DPRD Kota Pekanbaru bersungguh-sungguh  menjalankan tupoksi dan minim korupsi. Fenomena ini menunjukkan masyarakat Pekanbaru tidak percaya pada pejabat apalagi calon pejabat yang akan menduduki posisi politik di kota pekanbaru.

Kedua, isu korupsi SPPD fiktif yang menerpa beberapa calon walikota menjelang pilkada, membuat masyarakat semakin enggan datang ke TPS.

Dalam Survey ini menemukan bahwa mayoritas 95,5 % masyarakat Pekanbaru marah dan muak pejabat yang korup.

"Ketiga, analisis lebih jauh dilakukan terhadap responden yang tidak memilih dalam pilwako. Fakta menarik ditemukan bahwa mayoritas 58,8 persen mereka menyatakan helat pilwako adalah kepentingan calon yang akan menjabat, bukan kepentingan mereka sebagai masyarakat," cakapnya lagi.

Adlin menyebut hanya ada 29,4% yang menyatakan helat pilkada adalah untuk kepentingan rakyat. Ketika ditanyakan mengapa tidak mencoblos, jawabannya adalah tidak percaya pada calon yang ada pada kertas suara, tidak mendapat insentif dari calon, lebih memilih untuk bekerja, karena sakit, tidak mendapat undangan.

"Dengan demikian dapat disimpulkan bawah rendahnya partisipasi pemilih pada Pilwako Pekanbaru tidaklah disebabkan faktor tunggal. Melain banyak faktor, faktor kekecewaan berupa yang dibuktikan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, termasuk calon walikota dan wakil walikota. Di sisi lain ini juga artinya calon yang ada di kertas suara tidak mampu menjadi magnet yang kuat untuk menarik masyarakat berbondong bonding ke TPS," tukasnya.(***)

Sumber: Cakaplah