Tidak hanya masalah pengelolaan tahun depan dan pungutan retribusi yang tidak capai target, tapi juga persoalan pengangkutan sampah di zona Rumbai.

Diketahui pengangkutan zona Rumbai langsung ditangani DLHK Pekanbaru. Sedangkan zona I dan zona 2, diangkut pihak ketiga, PT Riau Bina Sejahtera (RBS). Anggaran yang diposkan untuk zona Rumbai di APBD Pekanbaru 2024 sebesar Rp 9 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Dapil Rumbai, Zulkardi justru mempertanyakan pembelanjaan anggaran Rp 9 miliar tersebut.

"Ke mana angggaran Rp 9 miliar yang dipergunakan untuk pengelolaan sampah di wilayah Rumbai. Sementara di Rumbai tak ada TPS. Ini sudah kami pertanyakan saat hearing dengan DLHK kemarin. DLHK tidak tahu soal TPS di Rumbai," tegas Zulkardi kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (12/12/2024).

Politisi PDI P ini mengaku heran, untuk jumlah TPS sampah saja di Rumbai, DLHK tidak ada jawaban saat ditanya waktu hearing kemarin. Padahal ini Tupoksi mereka sehari-hari.

"Jadi, kami banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, terutama saat reses di Rumbai beberapa waktu lalu soal TPS sampah ini. Masyarakat bingung buang sampah di mana, sementara TPS tak ada," sebutnya lagi.

Padahal, untuk anggaran Rp 9 miliar pengangkutan sampah di Rumbai, itu sekaligus untuk mobil angkutannya. Namun kenyataannya TPS tak punya.

"Pertanyaan kami, sampah dari mana yang diangkut. Saat kita tanyakan ke DLHK, tidak ada pendataannya. Jadi belanja uang Rp 9 mlliar untuk apa sebenarnya,"  tanya Zulkardi.

Dia menyarankan, agar DLHK Pekanbaru giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ke mana sampah yang seharusnya dibuang. Sehingga semuanya transparan dan uang pengangkutan sampah itu jelas pembelanjaannya.

Ada beberapa catatan penting, hasil hearing Komisi IV dengan DLHK Pekanbaru, Selasa petang kemarin. Baik kinerja sepanjang tahun 2024, maupun program kerja yang akan dilakukan tahun 2025 mendatang. Termasuk halnya laporan yang paling penting, tentang pengelolaan sampah tahun depan.

Ternyata hingga hari ini, DLHK Pekanbaru belum melaksanakan lelang sampah tahun 2025. Meski sudah diminta Pj Wako Pekanbaru Roni Rakhmat, namun Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Pahlevi yang hadir dalam hearing dengan Komisi IV DPRD mengaku, pihaknya baru akan melaksanakannya.

"Meski belum melakukan lelang, tapi sangat berpotensi tahun depan masih pihak ketiga. Namun DLHK mengaku hanya untuk 6 bulan saja kontrak pihak ketiga tersebut," terang Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST, Rabu (11/12/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.

Komisi IV sempat mempertanyakan kenapa DLHK Pekanbaru tetap ngotot pihak ketiga. Sementara ada solusi lain, yakni swakelola atau pengangkutannya diserahkan ke kecamatan tahun depan.

Bahkan legislator mempertanyakan juga, mana yang lebih mudah mengawasi kinerja pihak ketiga, atau kinerja kecamatan. DLHK mengakui, lebih mudah mengawasi kinerja kecamatan.

"Tapi DLHK tetap saja ke arah itu (pihak ketiga). Jika nanti di awal tahun tak terkejar atau tak selesai lelang, maka DLHK berjanji akan ambil alih angkut dulu. Itu tadi, rencana pihak ketiga itu 6 bulan saja. Setelah itu silakan Wako terpilih mengevaluasinya," sebut Zulfan menerangkan hasil hearing.

Yang lebih membuat geleng-geleng kepala lagi, lanjut Politisi NasDem ini, untuk laporan retribusi sampah sepanjang tahun 2024 hanya didapatkan Rp 3,5 miliar. Padahal targetnya Rp 24 miliar.

Lebih ironi lagi, pemungutan retribusi sampah oleh petugas DLHK di Jalan Hangtuah itu sebesar Rp 70 juta. Namun yang disetorkan ke kas daerah Rp 10 juta.

"Ini fakta hearing, dan DLHK mengakuinya. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Padahal staf DLHK sendiri yang memungutnya. Kan aneh, atasan takut sama staf. Ini contoh kecil di satu ruas jalan saja, bagaimanapun di ruas jalan lainnya," tanya Zulfan Hafiz.

Meski demikian, kata Zulfan Hafiz, Komisi IV DPRD nantinya akan tetap memberikan rekomendasi swakelola untuk tahun depan. Sebab, selain irit anggaran, juga ebih mudah mengawasi swakelola dari pada pihak ketiga.

"Bahkan kita Komisi IV mewanti-wanti dalam hearing, jangan sampai DLHK jadi trending topic seperti yang terjadi hari ini di Kota Pekanbaru, pasca eks Pj wlWako dan eks Sekda OTT KPK," katanya.

Diketahui, anggaran pengangkutan sampah tahun 2025 dianggarkan di APBD Pekanbaru sebesar Rp 71 miliar. Sedangkan anggaran pengangkutan sampah tahun 2024 sebesar Rp 75,6 miliar.

Pos anggaran DLHK Pekanbaru sendiri tahun 2024 sebesar Rp 143,6 miliar. Yang sudah terealisasi Rp 107,2 miliar.

Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Rois SAg, di dampingi anggota lainnya Zulfan Hafiz, Hamdani, Zulkardi, Achmad Faisal Reza, Faisal Islami, Zulfahmi, dan Pangkat Purba.

Sementara dari DLHK Pekanbaru, hadir Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Pahlevi, beserta para kabidnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru