Pj Sekda Provinsi Riau, Taufik OH mengatakan, melalui rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau, pertumbuhan inflasi di Riau cukup rendah dari bulan lalu ke bulan ini (month to month), yakni 0,43 persen. Sedangkan pertumbuhan tahun ke tahun (year on year) adalah 0,87 persen.

Menurutnya, rendahnya angka inflasi ini dikhawatirkan berpotensi menjadi deflasi. Deflasi menandakan daya beli masyarakat menurun. 

"Selama tiga tahun kami mengawal inflasi, baru sekarang kita melihat karakteristik deflasi yang selama empat bulan terjadi terus-menerus. Kita tidak bisa senang dulu, karena deflasi ini bisa menyebabkan masyarakat kita tidak punya daya beli, dan hal ini yang harus diwaspadai," jelasnya.

Menurutnya, penting untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan menjaga indeks perkembangan harga (IPH). Terlebih lagi, menjelang HBKN permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat.

Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menaikkan harga dan meningkatkan gejolak inflasi. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah kabupaten dan kota cermat melihat potensi terjadinya ketidakstabilan harga dan gerak cepat melakukan koordinasi untuk mengantisipasi.

"Seperti terbatasnya pasokan pangan, distribusi daerah penghasil utama, serta fluktuasi harga komoditas. Maka tingkatkan kerja sama dengan satgas pangan dan aparat penegak hukum, guna mengantisipasi ketidakwajaran berbagai harga komoditas pangan, gangguan distribusi, dan penimbunan barang, baik pada BBM dan LPG," jelasnya.

Selain itu, daerah juga diminta menggelar operasi pasar murah. Sehingga, stabilitas pasokan tetap terjaga dan mengurangi gejolak harga komoditas pangan. Terutama, ketersediaan stok pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam ras.

Selain itu, kelancaran distribusi barang juga mesti dijaga, terutama di daerah rawan gangguan dengan memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut pangan.

"Kita juga perlu memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk mendukung kelancaran distribusi. Begitu juga memastikan kelancaran distribusi di pelabuhan penyebrangan di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti," pungkasnya(***)

Sumber: Tribunpekanbaru