Taufik, Manager Advokasi dan Riset Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, mengatakan, pernyataan pimpinan KPK, disebutkan adanya inisial oknum wartawan yang diduga menerima aliran dana.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat profesi wartawan seharusnya menjadi pilar penyebar informasi yang baik untuk masyarakat, bukan malah terlibat dalam tindakan yang mencoreng integritas.

"Kami yakin apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK dalam konferensi pers kemarin merupakan hasil penyelidikan yang matang. Semua nama yang disebut tentu telah melalui proses penelusuran yang jelas. Kini, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik KPK untuk mengembangkan kasus ini dan menuntaskan keterlibatan pihak-pihak terkait sesuai bukti yang ada," katanya

Selain oknum wartawan, turut disebut nama Kepala Dinas Perhubungan.

"Sebagai masyarakat, kami berharap KPK segera memanggil nama-nama tersebut untuk dimintai keterangan. Publik perlu bersabar menanti proses ini berjalan sesuai prosedur hukum," Cakapnya.

"Kami juga mendorong KPK untuk melakukan supervisi lebih mendalam terhadap tata kelola pemerintahan, baik di tingkat Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru," imbuhnya.

Langkah ini penting untuk membenahi sistem dan memastikan tidak ada lagi ruang bagi korupsi di kalangan pejabat.

"Apabila dugaan keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan terbukti, kami meminta Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru segera mengambil tindakan tegas, termasuk menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya untuk menjaga integritas dan memberikan kesempatan fokus pada proses hukum," katanya.

Penunjukan pelaksana harian (Plh) juga penting agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

"Kami percaya KPK tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat, profesional, dan transparan. Semoga langkah ini menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih bersih di Riau," tukasnya.(***)

Sumber: Cakaplah