Sinergi dilakukan dalam bentuk dukungan data yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan termasuk strategi pengendalian inflasi dan deflasi berbasis akurasi data.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maisisco, dalam pertemuan bersama Kepala BPS Pekanbaru, Khairunnas dan jajaran di Kantor BPS Pekanbaru, Jumat (22/11/2024).

Ia menyebut, sinergi bersama BPS Pekanbaru ini merupakan langkah penting dalam memastikan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan ke depan. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang membangun kemandirian pangan dan swasembada.

Meski Pekanbaru bukan daerah produksi untuk pangan, namun permasalahan ketersediaan merupakan hal yang penting mengingat ke depan ada beberapa agenda strategis pemerintah yang berkaitan dengan pangan. Salah satunya, adalah pemberian makan siang bergizi untuk anak sekolah.

"Kita ingin memastikan kembali tentang data kebutuhan dan ketersediaan yang bisa diakurasi. Selama ini, data yang digunakan adalah apa yang dikeluarkan oleh BPS. Karena itulah, kita akan coba sinergikan dan sinkronkan data yang ada di DKP dan yang ada di BPS sehingga bisa menjadi data rujukan bersama dalam kebijakan sektor pangan," ujar Maisisco.

Dikatakannya, data itu akan bersinggungan dengan berapa besar angka ketersediaan berdasarkan potensi yang ada. "Misalnya dari petani lokal, dari kelompok wanita tani dan pertanian-pertanian swadaya yang dikembangkan di pemukiman. Karena itulah, sebagai tindaklanjutnya, kita akan melakukan kerja sama dengan BPS, untuk data-data tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Distribusi Dinal Husna, yang mendampingi Maisisco dalam pertemuan menyebut, bahwa memang DKP sudah memiliki data tersendiri yang disusun berdasarkan SOP yang sudah ada.

Pihaknya berharap dengan kerja sama yang akan dilaksanakan nantinya, BPS akan bisa mendampingi dalam penyusunannya. Sehingga data tersebut memang bisa menjadi data rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah.

Tak hanya berkaitan dengan ketersediaan, dirinya juga menjelaskan perihal sinergi bersama BPS juga menjadi sangat strategis dalam mencari formulasi yang benar-benar tepat di antaranya berkaitan dengan pengendalian inflasi dan deflasi.

Begitu juga dalam penyusunan statistik sektoral, seperti data tentang Neraca Bahan Makanan (NBM), FSVA, semua itu memerlukan sinergi bersama BPS.

Terkait dengan rencana sinergi ini, Kepala BPS Pekanbaru Khairunnas mengaku sangat mengapresiasi. Dirinya tak menafikan, pentingnya peran data bagi DKP Pekanbaru dalam menyusun kerangka kebijakan yang akan direncanakan.

"Sebagai wadah perencana, bagi DKP, peran data itu memang menjadi yang paling utama. Kalau datanya salah, tentu salah pula kebijakan yang akan diambil. Jadi data benar-benar harus tepat," ujar Khairunnas.

Dikatakannya, ada beberapa aspek, BPS memiliki data pendukung yang dimaksud. Namun data tersebut biasanya mengacu pada rencana kerja BPS secara nasional.

'"Secara sektoral, DKP memerlukan data yang lebih spesifik. Ini yang coba disinergikan. Secara sumber daya, BPS punya kemampuan bila dimintakan untuk membantu mempersiapkan data-data ini," jelasnya.

Rencananya, dalam waktu dekat, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kerja sama antara DKP dan BPS.(***)

Sumber: Cakaplah