Saat ini, muncul isu bahwa APBD 2025 akan mengalami defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Diketahui ada tiga kepemimpinan di Riau selama tahun anggaran 2024. Hingga Februari dipimpin Edy Natar, kemudian dari 29 Februari sampai Agustus dijabat Pj Gubernur SF Hariyanto, dan sejak 15 Agustus hingga saat ini dipimpin Pj Gubernur Rahman Hadi.

Terkait hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Riau (Unri), Dr. Tito Handoko, menyebutkan bahwa dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, informasi itu harus jelas sumbernya dan berdasarkan audit, bukan sekadar mengeluarkan data yang membuat gaduh masyarakat.

"Kalau memang ada defisit anggaran, tentu harus dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ). Bukan semata-mata informasi kabar angin yang disampaikan ke publik dan jadi gorengan di situasi politik Pilkada yang panas ini," kata Tito kepada CAKAPLAH.com, Selasa (12/11/2024).

Ia menegaskan pentingnya kedewasaan politik bagi semua pihak, dan harus ada penjelasan dari yang mengelola anggaran daerah di Pemprov, baik BPKAD maupun TAPD, hingga Pj Gubernur.

"Sampaikan informasi itu dengan benar, sehingga masyarakat tidak salah informasi dan menduga adanya berbagai macam hal yang mungkin menyudutkan satu atau dua kontestan Pilkada. Ini bola liar. Kalau bola liar itu, dikembalikan saja kepada Pemprov, pengelola keuangan daerah, agar tak jadi blunder untuk semua pihak," jelas Tito.

Berkenaan dengan situasi politik saat ini, Tito menilai sebaiknya tidak menyampaikan asumsi-asumsi tanpa data yang akurat.

"Masyarakat jangan dibuat was-was dengan data yang tidak valid. Maka kita butuh informasi langsung dari Pemprov," cakapnya lagi.

Menurutnya, tanggung jawab ada di Pemprov, terutama pada Pj Gubernur, Pj Sekda, dan BPKAD.

"Informasi harus disampaikan oleh Pemprov kepada masyarakat, bukan jadi bahan gorengan politik oleh tim pemenangan masing-masing calon. Jangan 'katanya-katanya', perlu data yang akurat," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir ST, mengatakan APBD murni tahun 2025 masih belum dibahas tuntas oleh anggota DPRD Riau yang baru.

"APBD murni 2025 belum dibahas oleh anggota dewan yang baru. Pembahasannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita belum tahu seberapa besar jika ada defisit," kata Kasir kepada CAKAPLAH.com, Kamis (7/11/2024).

Meski begitu, anggota Komisi IV DPRD Riau itu menambahkan, jika terjadi defisit anggaran, selama digunakan untuk kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat dibenarkan.

"Kita tahu di tahun 2024 anggaran banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti jalan rusak. Karena di Pekanbaru dan daerah lain banyak jalan berlubang, hancur, sampai mengakibatkan insiden kecelakaan, bahkan ada yang meninggal, maka itu wajar," ujarnya.(***)

Sumber: Cakaplah.com