Kasus ini menimbulkan kebingungan dan keluhan dari masyarakat karena tidak jelasnya petugas resmi yang seharusnya memungut iuran.

Menurut pengakuan warga, terdapat dua orang yang mengaku sebagai petugas DLHK dan secara rutin setiap bulan mendatangi rumah-rumah untuk meminta iuran sampah. Namun, keduanya memberikan kuitansi berbeda sehingga warga tidak dapat memastikan mana yang resmi dan apakah pembayaran tersebut benar-benar tercatat di DLHK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, angkat bicara terkait polemik ini. Ia mendesak agar DLHK segera menertibkan petugas-petugas yang turun ke lapangan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan iuran sampah.

"Kami minta ke DLHK untuk bisa menertibkan itu, yang mana yang benar, siapa petugasnya yang benar. Nah inilah salah satu tugas kita ke depan memang, BLUD persampahan ini juga salah satunya berkaitan dengan iuran sampah maupun retribusi sampah. Polanya seperti apa yang penting jangan lagi tumpang tindih di lapangan dan jangan merugikan masyarakat kita," ujar Indra Pomi Nasution, Rabu (6/11/2024).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai masalah ini, pihak DLHK Pekanbaru belum memberikan tanggapan apapun. Tidak ada keterangan resmi dari pejabat terkait di DLHK mengenai langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi persoalan ini.

Permintaan penertiban petugas ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat terkait pemungutan iuran sampah, terutama dalam hal penggunaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan yang sedang dikembangkan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efisien di Pekanbaru.(***)

Sumber: halloriau