Lindawati menyarankan pemerintah untuk menghapus kegiatan kunjungan siswa keluar kota tersebut.

"Kami menerima aduan dari wali murid banyak yang mengeluh tentang kegiatan study tour sekolah. Memang tidak diwajibkan, tapi dianjurkan oleh gurunya. Nah kalau sudah kata dianjurkan berarti anak-anak itu wajib ikut semuanya. Bagi yang mampu bisa dia ikut, tapi yang tidak mampu kasihan orang tuanya," kata Lindawati, Selasa (5/11/2024).

Lindawati menegaskan, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan harus mengevaluasi kebijakan study tour sekolah yang menelan banyak biaya sehingga dinilai membebankan para orang tua wali murid.

"Ada yang sampai berjuta-juta, ada Rp3 juta per orang. Kalau misalkan anaknya ada dua orang, berarti Rp6 juta. Belum lagi biaya makan dan jajan selama di sana, kan kasihan juga wali murid yang ekonominya pas-pasan. Apalagi yang tidak mampu kan kasihan. Bagi yang tidak ikut study tour juga kenak mentalnya," ujarnya.

Lindawati juga akan berkoordinasi dengan koleganya di Fraksi NasDem DPRD Provinsi Riau untuk ikut mengevaluasi kebijakan study tour yang diadakan SMA/SMK. Baik negeri maupun swasta.

"Saya dapat keluhan juga dari orang tua murid yang terbebani anaknya yang sekolah SMA ikut study tour. Ini menjadi perhatian juga bagi kami tetapi karena SMA/SMK wewenang provinsi, jadi akan kami teruskan ke Fraksi NasDem DPRD Riau untuk ikut mengevaluasi kebijakan study tour sekolah," ucapnya.

Anggota DPRD Pekanbaru Dapil 2 (Rumbai Barat-Rumbai-Rumbai Timur) ini berharap kegiatan study tour dihentikan mengingat aspek keamanan dan keselamatan. Seperti insiden kejadian bus rombongan yang mengalami kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat dan daerah lainnya.

"Banyak kecelakaan bus jatuh, kalau sudah begitu siapa yang nanggung resiko? Apakah ada sekolah nanggung? Pasti orang tua sedih karena tidak ada ditanggung sekolah, jadi kami minta Dinas Pendidikan untuk menghilangkan studi tour yang mengeluarkan biaya banyak khususnya bagi orang tua tidak mampu," tutup Lindawati.(***)

Sumber: halloriau