Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz, Kamis (17/10). Kinerja yang baik itu dirasakan meski sudah berganti pucuk pimpinan di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"Saran kita kepada Pemko, pihak ketiga dicut (putus kontrak) saja. Dikembalikan ke kecamatan dulu sementara supaya biar lebih gampang mengondisikan masalah sampah-sampah ini dievaluasi. Jadi tingkat kelurahan hingga RT RW dilibatkan," sebut Zulfan.

Sebagaimana diketahui, Pemko Pekanbaru bekerjasama dengan PT Bina Riau Sejahtera (BRS) selaku pemenang tender lelang jasa angkutan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2024. Operator angkutan sampah ini mulai bekerja mengangkut sampah terhitung sejak 1 Januari 2024 dengan menelan anggaran dari APBD 2024 sekitar Rp 70 Miliar untuk dua zona.

Selama kontrak berjalan, sambung Zulfan, masih banyak ditemukan tumpukan sampah di berbagai titik. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pihak ketiga tidak maksimal bekerja dan juga tak serius dalam menangani persoalan sampah.

"Sampai hari ini masih juga sampah menumpuk dimana-mana. Di wilayah Tuah Madani dan Binawidya misalnya itu banyak dijumpai sampah menumpuk di pinggir jalan. Persoalannya itu terus, tak ada sedikit pun perubahan. Nanti dikasih tahu, baru diangkut, besoknya terulang lagi begitu terus tak pernah selesai," cetus Zulfan.

Zulfan menekankan Pemko Pekanbaru untuk mengevalusi secara menyeluruh pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang hingga kini masih terus menjadi keluhan masyarakat.

"Perlu perhatian serius oleh Pemko, terutama DLHK. Dievaluasi angkutan sampah ini, jadi kita harapkan Pak Pj Walikota jangan hanya baru rencana mau BLUD pengelolaan sampah saja tapi harus ada action juga," katanya menyudahi.(***)

Sumber: Riaumandiri