Kebanyakan para peserta adalah masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas secara gratis hanya dengan KTP.

"Kita ada tambahan anggaran di APBD untuk mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat lewat program UHC ini," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Kamis 3 Oktober 2024.

Dirinya mengajak masyarakat yang sudah masuk program UHC agar memperlihatkan kesehatan balita. Masyarakat bisa melakukan penimbangan balita secara rutin di posyandu.

"Upaya ini untuk memastikan kondisi balita sehat dan tidak mengalami stunting," imbaunya.

Pemerintah kota berencana mengalihkan rujukan pasien dalam program UHC ke rumah sakit pemerintah. Ada rencana Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru bakal jadi rujukan bagi pasien program UHC di Kota Pekanbaru.

"Awalnya memang rujukan pasien dari puskesmas dalam program UHC ke rumah sakit swasta, tapi kita arahkan ke rumah sakit pemerintah," kata Risnandar.

Risnandar menilai rencana peralihan rujukan itu bukan keharusan. Namun, kebijakan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan RSD Madani Pekanbaru sebagai rumah sakit pemerintah.

"Tentu rumah sakit kita bakal kita benahi terus layanan. Kita juga perbaiki manajemen rumah sakit kita," tandasnya.(***)

Sumber: Riauonline