"Kami meminta bantuan anggaran ke Pj Gubernur Riau. Kami juga minta keuangan pemko dievaluasi," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Jumat 2 Agustus 2024.

Meski begitu, lanjut Risnandar, permasalahan itu tidak menjadi alasan bagi Pemko Pekanbaru untuk tidak bekerja. Pemko juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Pekanbaru. 

"Pada APBD Perubahan akan diketahui skala fiskal Pemko Pekanbaru. Apa saja skala prioritas di APBD Perubahan nanti," paparnya.

Terkait sejumlah masalah anggaran di pemerintah kota, Risnandar Mahiwa telah melayangkan aduan kepada Pemprov Riau. Dirinya mengadu ke Pj Gubri SF Hariyanto meminta bantuan untuk perbaikan jalan.

Permintaan bantuan disebut Risnandar perlu dilakukan. Sebab, anggaran yang ada di Pemko Pekanbaru saat ini terbatas dan tidak cukup untuk menangani seluruh persoalan yang ada.

Selain jalan rusak, Risnandar juga meminta bantuan untuk audit keuangan Pemko Pekanbaru. Adanya permintaan tersebut lantaran kondisi manajemen keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang baik.

Hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto. Ia menyampaikan, adanya defisit anggaran berdampak pada gaji dan tunjangan pegawai. 

"Pak Pj Wali Kota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru," kata Pj Gubri, SF Hariyanto, Senin 29 Juli 2024 di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, defisit anggaran telah menyebabkan gaji pegawai bulan Juli tidak dapat dibayarkan. Namun, masalah ini telah diatasi dengan bantuan dana dari Pemprov Riau.

SF Hariyanto mengatakan, Pemko Pekanbaru akan diaudit oleh Inspektorat Riau untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam menelusuri aliran dana.

"Alhamdulillah, surat timnya sudah saya teken untuk memeriksa Pemko Pekanbaru. Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, gaji bulan Juli tidak ada, habis karena defisit," ungkapnya.(***)

Sumber: Riauonline