Evaluasi dilakukan mengingat dalam waktu dekat proses penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat kurang mampu di Kota Pekanbaru akan dilanjutkan. Sehingga harus ada upaya-upaya dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru H Maisisco, Selasa (30/7) mengatakan, rapat dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap masih ditemukannya permasalahan terkait pendistribusian. Khususnya berkaitan dengan penerima yang tidak mengambil beras bantuan pemerintah sebanyak 10 kilogram setiap bulannya tersebut.

Sebelumnya, Maisisco sebutkan, berdasarkan hasil pantauan di lapangan belum lama ini, pihaknya menemukan masih ada sekitar 4.000-an karung beras program CPP yang belum diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, rapat evaluasi juga berkaitan dengan ketentuan pemerintah bahwa nama penerima harus sesuai dengan nomor induk kependudukan. ”Kami selalu turun langsung saat proses pendistribusian dan bertemu dengan masyarakat yang menerima. Ada dua persoalan yang dikeluhkan, yakni informasi tentang jadwal penyaluran yang terlambat diketahui serta jarak tempuh ke lokasi pengambilan yang tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan,” katanya.

Apalagi lanjut Maisisco, dalam pertemuan bersama Bapanas beberapa waktu lalu, juga terungkap kalau permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bahan pangan ini secara nasional hampir sama. Sehingga dalam penjelasannya Bapanas mempersilakan kepada setiap daerah untuk menyusun teknis agar penyaluran bisa cepat terlaksana dan tepat sasaran.

Bahkan pada prinsipnya, Bapanas tidak mempersoalkan bagaimana teknis terkait dua permasalahan tersebut, yang terpenting adalah masyarakat sudah tahu dan siap untuk bisa menerima sebelum jadwal penyaluran dan tidak terjadi keterlambatan informasi dan warga yang jauh bisa mengambil berasnya di lokasi penyaluran yang lebih dekat.

”Jadi kendalanya karena adanya keterlambatan masyarakat mendapatkan informasi. Sebenarnya kan semua ini tidak boleh terjadi, apalagi bila nanti kaitannya namanya digantikan. Karena itulah, penyelesaian masalah dengan mencari solusi teknis bisa diambil untuk memutuskan persoalan ini,’’ jelas Maisisco.

Itu sebabnya, guna percepatan informasi kepada masyarakat pihaknya akan menginformasikan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui SMS blazing bekerja sama dengan operator seluler ke nomor ponsel penerima. Hanya saja, memang untuk ini terkendala dimana data penerima tidak mencantumkan nomor ponsel.

Hal ini diperlukannya upaya koordinasi dengan perangkat kelurahan, maupun RT dan RW sehingga data yang dibutuhkan sesuai dengan nama dan alamat penerima.

Sementara itu, terkait dengan kendala dalam jarak tempuh dan biaya yang tidak sebanding dengan lokasi penyaluran, H Maisisco mengajak Bulog maupun PT Pos untuk bisa melibatkan gudang-gudang yang ada di kelurahan untuk ikut dimanfaatkan sehingga dapat meminimalisir pengeluaran biaya transportasi yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

”Khususnya untuk daerah-daerah yang sangat jauh dan potensial untuk tidak diambil, perlu dilakukan komunikasi dengan kelurahan. Umumnya, punya gudang, permasalahannya adalah gudang yang kondisinya kurang memadai, seperti rusak atau rawan hama tikus. Mungkin Bulog bisa membantu untuk sedikit perbaikannya, sehingga untuk jangka panjang gudang-gudang ini bisa dimanfaatkan untuk penyaluran,”kata dia

Apalagi saat ini lanjut Maisisco, Bapanas juga sudah memperbolehkan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala tentang transportasi ini menggunakan solusi-solusi yang diperlukan, sepanjang tepat dan jelas perencanaannya sehingga Bantuan Pangan Beras ini penyalurannya juga harus tepat sasaran.

Dalam waktu dekat, Dinas Ketahanan Pangan, bersama Bulog, Bappeda dan Dinas Sosial dan PT Pos Indonesia akan melakukan pertemuan lanjutan dengan mengundang 83 kelurahan penerima bantuan sehingga diharapkan bantuan pangan ini bisa benar-benar tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Pekanbaru.

”Kita harapkan memang seluruh yang datang adalah kepala seksi yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan pangan di tingkat kelurahan, sehingga koordinasinya bisa terus berlanjut untuk penyaluran tahap selanjutnya,’’ ujarnya.(***)

Sumber: Riaupos